Lebak, Banten Tabloidpilarpost.com– Momen silaturahmi yang seharusnya hangat dalam Halal Bihalal di Pendopo Bupati Lebak, Senin (30/3/2026), berubah tegang. Perdebatan tak terduga terjadi antara Bupati Lebak, Moch. Hasbi Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, ketika isu kebijakan menjadi sorotan di hadapan pejabat dan tamu undangan.
Pantauan Pilar Post mencatat, keributan bermula saat Bupati Hasbi menegur Wakil Bupati terkait tindakan yang dianggap menyalahi aturan. “Wakil Bupati itu dalam Undang-Undang ASN Pasal 66 sudah jelas tugasnya. Tidak boleh memanggil kepala dinas ke rumahnya,” tegas Hasbi. Ia menekankan, menurut aturan, wakil bupati hanya dapat menjalankan tugas tertentu jika mendapat delegasi atau bupati berhalangan hadir.
“Di Pasal 66 dijelaskan, kewenangan itu ada jika didelegasikan atau bupati berhalangan. Kita ini negara hukum,” imbuhnya dengan nada tegas.
Ketegangan memuncak ketika Hasbi menyampaikan pernyataan dalam bahasa Sunda yang menyinggung masa lalu Amir Hamzah. Dalam pidatonya, Bupati menyebut Amir sebagai mantan napi, dan menekankan bahwa ia “sudah beruntung menjadi Wakil Bupati Lebak.”
Ucapan tersebut membuat Amir Hamzah berdiri dari kursinya, menciptakan momen tegang yang harus diredam oleh sejumlah pejabat senior. Suasana panas sempat terlihat, namun berhasil dikendalikan berkat intervensi pihak protokol dan pejabat berpengalaman.
Usai acara, Hasbi berupaya meluruskan maksud ucapannya. Ia menegaskan tidak berniat menyudutkan dan bahwa penyampaian ucapannya dipengaruhi intonasi bicaranya.
“Jangan salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Pak Amir Hamzah juga pernah mendapat penghargaan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Wakil Bupati adalah sosok baik dan berprestasi, menekankan prestasi Amir yang disebut mantan warga binaan yang kini menjadi wakil bupati berprestasi, sebagaimana dilaporkan beberapa media.
Di akhir, sejumlah sumber menyebutkan, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lebak. Halal Bihalal seharusnya menjadi ajang mempererat hubungan dan menunjukkan kepemimpinan yang harmonis, bukan sebaliknya. Pejabat dan masyarakat diharapkan tetap menjaga etika, profesionalisme, dan komunikasi yang baik agar kedepannya suasana selalu kondusif dalam setiap momen resmi pemerintah.
Kesimpulannya: Ketegangan ini menjadi peringatan bahwa sikap dan etika pejabat publik sangat menentukan citra pemerintah di mata masyarakat. Semangat saling menghormati dan kerja sama tetap harus dijunjung tinggi, agar kepemimpinan Lebak bisa lebih harmonis dan dipercaya publik.
Achmad Khotib Kaperwil Banten
