LEBAK – tabloidpilarPost.com Banten, Minggu (22/02/2026)
Sorotan terhadap tata kelola proyek infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali menguat. Setelah rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2023–2024 dari (BPK RI) Perwakilan Banten terhadap Dinas PUPR Kabupaten Lebak menjadi perhatian publik, kini kritik keras datang dari Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga.
King Naga secara terbuka menilai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada tidak memahami perbedaan antara dokumen publik dan hak cipta. Kritik tersebut mencuat setelah adanya dugaan hambatan dalam mengakses data proyek yang menurutnya merupakan hak masyarakat, namun disebut-sebut diproteksi dengan alasan hak cipta atau kerahasiaan.
“Sangat disayangkan jika seorang Kabid tidak bisa membedakan antara hak cipta dan dokumen publik. Dokumen proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN adalah informasi yang wajib diketahui masyarakat sebagai bentuk transparansi,” tegas King Naga.
Ia menegaskan, sesuai amanat , setiap badan publik memiliki kewajiban membuka akses informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, hasil rekomendasi BPK RI Tahun 2023–2024 terhadap PUPR Lebak memuat sejumlah catatan penting. Mulai dari aspek administrasi, pengawasan pekerjaan fisik, hingga pengendalian internal, seluruhnya menjadi perhatian dalam upaya perbaikan tata kelola.
Bagi King Naga, rekomendasi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan, bukan justru membatasi akses informasi.
“Transparansi itu bukan ancaman. Justru menjadi tameng agar tidak terjadi potensi penyimpangan. Kalau datanya terbuka, publik bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Ia menilai, dalam konteks adanya temuan terkait lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga bernilai miliaran rupiah, sikap defensif justru berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kritik tersebut juga berkaitan dengan pengawasan GMBI terhadap sejumlah proyek strategis, termasuk audit revitalisasi alun-alun di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Proyek tersebut sebelumnya menjadi bahan diskusi publik karena dinilai perlu pengawasan menyeluruh.
King Naga bahkan menantang aparat penegak hukum untuk melakukan audit komprehensif apabila ditemukan indikasi kejanggalan di lapangan.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Lebak jangan menghindar dari tanggung jawab moral di hadapan publik dengan dalih yang tidak mendasar secara hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PUPR Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut. Publik kini menanti klarifikasi sekaligus langkah konkret guna memastikan pengelolaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Sebab bagi masyarakat, pembangunan bukan sekadar beton dan aspal—tetapi juga soal kejujuran dalam setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan.
Achmad Khotib Kaperwil Banten
