Pesisir Barat, (tabloidpilar[post.com) – Puluhan warga Pekon Way Narta, Kecamatan Pesisir Utara, memprotes rencana pelantikan kembali Basri sebagai Kepala Pekon (Peratin). Aksi penolakan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Pesisir Utara pada Kamis (14/8), dipicu oleh skandal asusila dan dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang menyeret nama Basri.
Basri sebelumnya diberhentikan dari jabatannya setelah rekaman CCTV memperlihatkan dirinya melakukan perbuatan asusila dengan seorang aparat pekon yang berstatus istri orang lain di Balai Desa. Peristiwa tersebut dianggap warga telah mencoreng kehormatan desa dan merusak citra Pekon Way Narta.
Selain itu, Basri juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek pembangunan desa serta praktik tidak adil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai hanya diberikan kepada kelompok tertentu karena faktor kedekatan dan kekerabatan.
“Kami tidak mau desa kami dipimpin orang yang sudah jelas merusak moral dan merugikan rakyat. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kehormatan, harga diri, dan masa depan desa kami,” tegas Nasrudin, salah satu warga yang hadir dalam aksi tersebut.
Aksi protes sempat memanas, namun akhirnya difasilitasi pihak kecamatan untuk musyawarah di aula kantor. Pertemuan dihadiri Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, LHP, LPM, raja adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan puluhan warga.
Dalam forum tersebut, warga menyerahkan tuntutan tertulis kepada Bupati melalui Camat yang berisi:
-
Menunda sertijab/pengukuhan Basri sebagai Peratin Way Narta dari 14–21 Agustus 2025.
-
Menolak pengangkatan Irwansyah (Juru Tulis) sebagai Plh Peratin Way Narta.
-
Menunjuk kembali Pj Peratin sebagai pengganti Basri yang belum dikukuhkan.
-
Meminta pemberhentian tetap Basri dari jabatan Peratin sesuai hukum yang berlaku.
-
Menolak Basri memimpin Pekon Way Narta di masa mendatang.
Warga menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, mereka siap melakukan aksi yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan.
“Jangan sampai kesalahan masa lalu diulang kembali. Kami ingin pemimpin yang bisa menjadi teladan, bukan yang menjadi bahan gunjingan,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
