https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1 https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Minggu, 22 November 2026
  • Login
Tabloid Pilar Post
ADVERTISEMENT
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
Tabloid Pilar Post
No Result
View All Result
Home Pilar Banten

Kerja Keras Tak Berbuah Kepastian, Buruh Ungkap Dugaan Pelanggaran di PT Koin Makmur Sentosa

Karyawan Mengaku Di-PHK Sepihak, Kontrak Tak Transparan, Upah di Bawah UMK Lebak

Achmad Khotib by Achmad Khotib
10/01/2026
in Pilar Banten
0
Kerja Keras Tak Berbuah Kepastian, Buruh Ungkap Dugaan Pelanggaran di PT Koin Makmur Sentosa

Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Praktik ketenagakerjaan di PT Koin Makmur Sentosa (KMS), perusahaan industri sepatu yang beroperasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, tengah menjadi sorotan. Sejumlah karyawan mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, kontrak kerja yang tidak transparan, hingga jam kerja dan pengupahan yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dua mantan karyawan, Sapuri dan Ramdani, menyampaikan langsung keluhan mereka kepada wartawan. Keduanya menilai perusahaan tidak menjalankan prosedur ketenagakerjaan secara adil dan profesional.

Baca juga:

  • Bongkar Dugaan Pelanggaran SKP, LSM Tapak Banten Resmi Laporkan CV Zia Rizqi Bahari…
  • Sanggahan Klaim JKM Almarhumah Lilis Diterima BPJS, BBP dan GWSBB Kawal Hak Ahli…

Sapuri, yang bekerja sebagai tenaga laborat, mengungkapkan dirinya diberhentikan tanpa pemberitahuan resmi dari pihak perusahaan. Ia menyebut surat PHK tidak disampaikan langsung oleh manajemen atau bagian sumber daya manusia (HRD).

 “Saya di-PHK tanpa pemberitahuan. Suratnya pun disampaikan lewat orang lain, bukan langsung dari HRD,” ujar Sapuri kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

 

Sapuri mengatakan kedatangannya kembali ke pabrik bertujuan menuntut hak-hak normatifnya, termasuk kejelasan status kerja serta pembayaran hak yang belum diterima. Ia juga menyinggung rekannya, Ramdani, yang disebut mengalami perlakuan serupa meski masa kontraknya belum berakhir.

Menurut Sapuri, pihak manajemen berdalih PHK dilakukan karena persoalan absensi. Namun ia mempertanyakan prosedur tersebut karena tidak pernah menerima surat peringatan (SP) sebagaimana lazimnya mekanisme pembinaan karyawan.

 “Kalau memang ada masalah absensi, seharusnya ada SP 1, SP 2, sampai SP 3. Tapi ini langsung di-off,” katanya.

 

Persoalan lain yang disorot adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sapuri mengaku diminta menandatangani kontrak kerja tanpa diberi kesempatan membaca isi perjanjian dan tanpa memperoleh salinan kontrak.

 “Kontrak tidak boleh dibaca, tidak boleh difoto. Intinya disuruh tanda tangan saja,” ungkapnya.

 

Ia menilai sejumlah klausul dalam kontrak tersebut tidak masuk akal. Jam kerja tertulis delapan jam per hari, namun dalam praktiknya karyawan dituntut menyelesaikan target produksi hingga larut malam.

Sapuri juga menyebut jam kerja lembur tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Lembur hanya diganti dengan makan, tanpa surat perintah lembur, termasuk saat bekerja di hari libur.

Dari sisi pengupahan, Sapuri mengungkapkan gaji yang diterimanya berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lebak. Bahkan pada bulan pertama bekerja, perusahaan disebut tidak memberikan slip gaji hingga dirinya melakukan protes kepada HRD.

 “Harapan saya perusahaan menjalankan aturan sesuai undang-undang,” tegasnya.

 

Sapuri menambahkan, proses mediasi yang telah dilakukan belum membuahkan hasil. Pihak manajemen mengklaim telah mentransfer hak dua bulan kerja senilai sekitar Rp6,6 juta. Namun ia menolak menerima dana tersebut karena menilai masih ada hak satu bulan kerja yang belum dibayarkan.

Ia juga menduga PHK yang dialaminya berkaitan dengan rencana pembentukan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.

 “Absensi dijadikan alasan. Seolah-olah karyawan tidak boleh berserikat,” ujarnya.

 

Keluhan senada disampaikan Ramdani, operator assembling. Ia mengaku sempat dijanjikan posisi pengawas oleh manajemen perusahaan. Namun sebelum kontrak kerja ditandatangani secara tertulis, ia justru diberhentikan secara mendadak.

“Saya dipanggil, lalu langsung di-off. Alasannya katanya karena kurang order,” tutur Ramdani.

 

Ramdani menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan kondisi produksi di lapangan yang tetap berjalan normal dengan target sekitar 300 unit per jam. Menurutnya, jika memang terjadi pengurangan tenaga kerja, seharusnya dilakukan secara terbuka dan proporsional.

Ia mengaku telah bekerja hampir dua pekan, melakukan absensi sidik jari, hingga membuka rekening bank untuk keperluan penggajian. Namun kontrak kerja terus diulur dengan alasan kekurangan pesanan.

Saat diberhentikan, Ramadani mengaku diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang, namun ia menolak karena meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak manajemen.

“Jam kerja juga tidak sesuai. Masuk jam 7 pagi, pulang bisa sampai jam 6 bahkan jam 8 malam tanpa hitungan lembur. Hari Minggu juga tetap masuk,” katanya.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang jelas, termasuk pemberitahuan serta mekanisme pembinaan.

Regulasi juga mewajibkan perjanjian kerja dibuat secara transparan. PKWT harus disusun tertulis, dapat dipelajari sebelum ditandatangani, serta diberikan salinannya kepada pekerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Selain itu, waktu kerja dibatasi maksimal delapan jam per hari atau 40 jam per minggu. Pekerjaan yang melebihi ketentuan tersebut wajib dihitung sebagai lembur dan dibayarkan sesuai aturan, termasuk bila dilakukan pada hari libur. Upah pekerja pun tidak boleh lebih rendah dari upah minimum daerah.

Undang-undang juga menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dihalangi atau dirugikan karena menggunakan hak berserikat.

Dugaan PHK yang dikaitkan dengan upaya pembentukan serikat pekerja menjadi isu serius yang berada dalam kewenangan pengawasan instansi ketenagakerjaan.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Koin Makmur Sentosa belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah tudingan tersebut. Wartawan masih berupaya meminta konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan. Hak jawab dan klarifikasi tetap dibuka sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Loading

Tags: Buruh Ungkap Dugaan Pelanggaran di PT Koin Makmur SentosaKerja Keras Tak Berbuah Kepastian
https://wa.me/qr/YHEMUDHEIEQNP1
Previous Post

Siap Siaga Hadapi Musim Hujan, Polsek Gunung Megang Ingatkan Warga Waspada Banjir Sungai Lematang

Next Post

Polsek Terbanggi Besar Bongkar Home Industry Perakit Senpi Ilegal Dan Meringkus 2 Pelaku Serta Berbagai Jenis Barang-bukti.

Berita Lainnya

Polda Bengkulu Tindaklanjuti Laporan FABB, Dugaan Perambahan Kawasan Hutan oleh PT SIL Masuk Tahap Penyelidikan

Polda Bengkulu Tindaklanjuti Laporan FABB, Dugaan Perambahan Kawasan Hutan oleh PT SIL Masuk Tahap Penyelidikan

by Achmad Khotib
22/11/2026
0

BENGKULU – TABLOIDPILARPOST.COM Laporan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) terkait dugaan perambahan kawasan hutan yang menyeret nama PT Sandabi Indah...

Adam Buya Dukung Gate Parkir Pasar Semi Rangkasbitung: Buka Peluang Kerja, Perkuat Keamanan dan Ketertiban

Adam Buya Dukung Gate Parkir Pasar Semi Rangkasbitung: Buka Peluang Kerja, Perkuat Keamanan dan Ketertiban

by Achmad Khotib
22/11/2026
0

LEBAK, TABLOIDPILARPOST.com – Penerapan sistem parkir elektronik atau Gate Parkir di kawasan Pasar Semi Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi...

PT Cemindo Gemilang Disentil Keras, Agus Solih Rapiudin Desak APH Tetapkan Tersangka: Jangan Mangkir, Hadapi Proses Hukum!

PT Cemindo Gemilang Disentil Keras, Agus Solih Rapiudin Desak APH Tetapkan Tersangka: Jangan Mangkir, Hadapi Proses Hukum!

by Achmad Khotib
22/11/2026
0

LEBAK, BANTEN | TABLOIDPILARPOST.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan yang dilaporkan ke Polda Banten...

Diduga Ada Pengarahan Ubah Konsep Bimtek KDMP Lewat Surat Apdesi ke Dinkop, King Naga: Jangan Sampai Administrasi Dijadikan Alat Mengelabui Hukum

Diduga Ada Pengarahan Ubah Konsep Bimtek KDMP Lewat Surat Apdesi ke Dinkop, King Naga: Jangan Sampai Administrasi Dijadikan Alat Mengelabui Hukum

by Achmad Khotib
22/11/2026
0

tabloidpilarpost.com | LEBAK – Polemik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Lebak, Banten, terus bergulir. Kali...

IKOPIN Diduga ‘Gondol’ Anggaran Desa Rp2,7 Miliar di Lebak, Forum Alumni WeLoveIkopin Minta Berita Ditakedown

IKOPIN Diduga ‘Gondol’ Anggaran Desa Rp2,7 Miliar di Lebak, Forum Alumni WeLoveIkopin Minta Berita Ditakedown

by Achmad Khotib
21/11/2026
0

Lebak, (tabloidpilarpost.com) - Polemik pemberitaan terkait dugaan penyimpangan anggaran desa sebesar Rp2,7 miliar untuk program pelatihan Koperasi Desa Merah Putih...

DPUPR Lebak Paparkan Program Pembangunan Jalan 2026, 75 Paket Pekerjaan Disiapkan

DPUPR Lebak Paparkan Program Pembangunan Jalan 2026, 75 Paket Pekerjaan Disiapkan

by Achmad Khotib
20/11/2026
0

Lebak, (tabloidpilarpost.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur...

Next Post
Polsek Terbanggi Besar Bongkar Home Industry Perakit Senpi Ilegal Dan Meringkus 2 Pelaku Serta Berbagai Jenis Barang-bukti.

Polsek Terbanggi Besar Bongkar Home Industry Perakit Senpi Ilegal Dan Meringkus 2 Pelaku Serta Berbagai Jenis Barang-bukti.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

Berita Populer

  • Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Satpol-PP KBB Tertibkan Baliho Tidak Berijin, Termasuk Baliho Hengki Kurniawan, Ini Kata Kasatpol PP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua DPC Organda Bandung Barat Menyesalkan atas Kurangnya Koordinasi dengan Bluebird

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korban Kecelakaan Kerja PT Migook Indonesia Dan Keluarga Akhirnya Sepakat Secara Kekeluargaan.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aroma Busuk Korupsi di Desa Cihaurkuning: Dana BUMDes Ratusan Juta Diduga Digondol!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

  • Daerah
  • Hukum
  • Informasi
  • Kasus
  • Keagamaan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Olah Raga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilar Bali
  • Pilar Banten
  • Pilar Bengkulu
  • Pilar Jabar
  • Pilar Jakarta
  • Pilar Jambi
  • Pilar Jateng
  • Pilar Jatim
  • Pilar Kalimantan
  • Pilar Lampung
  • Pilar Maluku
  • Pilar NTB
  • Pilar NTT
  • Pilar Papua
  • Pilar Riau
  • Pilar Riou
  • Pilar Sulawesi
  • Pilar Sumatra Selatan
  • Pilar Sumatra Utara
  • Pilar Tangerang
  • Politik
  • Sosial
  • Uncategorized
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Pasang Iklan : 0882-2436-0931

© 2021 tabloidpilarpost.com

  • Login
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In