Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Praktik ketenagakerjaan di PT Koin Makmur Sentosa (KMS), perusahaan industri sepatu yang beroperasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, tengah menjadi sorotan. Sejumlah karyawan mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, kontrak kerja yang tidak transparan, hingga jam kerja dan pengupahan yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dua mantan karyawan, Sapuri dan Ramdani, menyampaikan langsung keluhan mereka kepada wartawan. Keduanya menilai perusahaan tidak menjalankan prosedur ketenagakerjaan secara adil dan profesional.
Sapuri, yang bekerja sebagai tenaga laborat, mengungkapkan dirinya diberhentikan tanpa pemberitahuan resmi dari pihak perusahaan. Ia menyebut surat PHK tidak disampaikan langsung oleh manajemen atau bagian sumber daya manusia (HRD).
“Saya di-PHK tanpa pemberitahuan. Suratnya pun disampaikan lewat orang lain, bukan langsung dari HRD,” ujar Sapuri kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Sapuri mengatakan kedatangannya kembali ke pabrik bertujuan menuntut hak-hak normatifnya, termasuk kejelasan status kerja serta pembayaran hak yang belum diterima. Ia juga menyinggung rekannya, Ramdani, yang disebut mengalami perlakuan serupa meski masa kontraknya belum berakhir.
Menurut Sapuri, pihak manajemen berdalih PHK dilakukan karena persoalan absensi. Namun ia mempertanyakan prosedur tersebut karena tidak pernah menerima surat peringatan (SP) sebagaimana lazimnya mekanisme pembinaan karyawan.
“Kalau memang ada masalah absensi, seharusnya ada SP 1, SP 2, sampai SP 3. Tapi ini langsung di-off,” katanya.
Persoalan lain yang disorot adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sapuri mengaku diminta menandatangani kontrak kerja tanpa diberi kesempatan membaca isi perjanjian dan tanpa memperoleh salinan kontrak.
“Kontrak tidak boleh dibaca, tidak boleh difoto. Intinya disuruh tanda tangan saja,” ungkapnya.
Ia menilai sejumlah klausul dalam kontrak tersebut tidak masuk akal. Jam kerja tertulis delapan jam per hari, namun dalam praktiknya karyawan dituntut menyelesaikan target produksi hingga larut malam.
Sapuri juga menyebut jam kerja lembur tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Lembur hanya diganti dengan makan, tanpa surat perintah lembur, termasuk saat bekerja di hari libur.
Dari sisi pengupahan, Sapuri mengungkapkan gaji yang diterimanya berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lebak. Bahkan pada bulan pertama bekerja, perusahaan disebut tidak memberikan slip gaji hingga dirinya melakukan protes kepada HRD.
“Harapan saya perusahaan menjalankan aturan sesuai undang-undang,” tegasnya.
Sapuri menambahkan, proses mediasi yang telah dilakukan belum membuahkan hasil. Pihak manajemen mengklaim telah mentransfer hak dua bulan kerja senilai sekitar Rp6,6 juta. Namun ia menolak menerima dana tersebut karena menilai masih ada hak satu bulan kerja yang belum dibayarkan.
Ia juga menduga PHK yang dialaminya berkaitan dengan rencana pembentukan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.
“Absensi dijadikan alasan. Seolah-olah karyawan tidak boleh berserikat,” ujarnya.
Keluhan senada disampaikan Ramdani, operator assembling. Ia mengaku sempat dijanjikan posisi pengawas oleh manajemen perusahaan. Namun sebelum kontrak kerja ditandatangani secara tertulis, ia justru diberhentikan secara mendadak.
“Saya dipanggil, lalu langsung di-off. Alasannya katanya karena kurang order,” tutur Ramdani.
Ramdani menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan kondisi produksi di lapangan yang tetap berjalan normal dengan target sekitar 300 unit per jam. Menurutnya, jika memang terjadi pengurangan tenaga kerja, seharusnya dilakukan secara terbuka dan proporsional.
Ia mengaku telah bekerja hampir dua pekan, melakukan absensi sidik jari, hingga membuka rekening bank untuk keperluan penggajian. Namun kontrak kerja terus diulur dengan alasan kekurangan pesanan.
Saat diberhentikan, Ramadani mengaku diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang, namun ia menolak karena meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak manajemen.
“Jam kerja juga tidak sesuai. Masuk jam 7 pagi, pulang bisa sampai jam 6 bahkan jam 8 malam tanpa hitungan lembur. Hari Minggu juga tetap masuk,” katanya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang jelas, termasuk pemberitahuan serta mekanisme pembinaan.
Regulasi juga mewajibkan perjanjian kerja dibuat secara transparan. PKWT harus disusun tertulis, dapat dipelajari sebelum ditandatangani, serta diberikan salinannya kepada pekerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Selain itu, waktu kerja dibatasi maksimal delapan jam per hari atau 40 jam per minggu. Pekerjaan yang melebihi ketentuan tersebut wajib dihitung sebagai lembur dan dibayarkan sesuai aturan, termasuk bila dilakukan pada hari libur. Upah pekerja pun tidak boleh lebih rendah dari upah minimum daerah.
Undang-undang juga menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dihalangi atau dirugikan karena menggunakan hak berserikat.
Dugaan PHK yang dikaitkan dengan upaya pembentukan serikat pekerja menjadi isu serius yang berada dalam kewenangan pengawasan instansi ketenagakerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Koin Makmur Sentosa belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah tudingan tersebut. Wartawan masih berupaya meminta konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan. Hak jawab dan klarifikasi tetap dibuka sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.









