Tabloidpilarpost.com BANTEN — Dugaan pelanggaran ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 kini resmi bergulir ke ranah hukum.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tapak Banten secara resmi melayangkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada hari ini. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan SKP oleh CV Zia Rizqi Bahari yang tercatat memperoleh sejumlah paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan.
Langkah pelaporan ini menjadi bentuk desakan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk mengevaluasi peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan seluruh persyaratan administrasi dan kualifikasi penyedia jasa terpenuhi.
Koordinator LSM Tapak Banten, Wendi, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen tender dan kontrak pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pihaknya menemukan indikasi yang patut didalami terkait kemampuan perusahaan dalam menangani paket pekerjaan secara bersamaan.
Menurutnya, ketentuan mengenai Sisa Kemampuan Paket bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan penyedia jasa memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah.
Lima Paket Pekerjaan dalam Waktu Bersamaan, Muncul Dugaan Pelanggaran SKP
Berdasarkan dokumen pengadaan yang ditelusuri LSM Tapak Banten, CV Zia Rizqi Bahari tercatat telah mengantongi kontrak lima paket pekerjaan secara bersamaan pada akhir Juli 2026.
Adapun lima paket pekerjaan tersebut meliputi:
1. Rehabilitasi Gedung Pendidikan SMPN 2 Solear
Kontrak: 29 Juli 2026
Nilai: Rp491.444.000,90.
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pakuhaji 5
Kontrak: 29 Juli 2026
Nilai: Rp490.866.000,29.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Gandaria I
Kontrak: 29 Juli 2026
Nilai: Rp491.469.000,96.
4. Pemeliharaan U-ditch Kp. Sukadiri/Desa Kosambi Dalam
Kontrak: 31 Juli 2026
Nilai: Rp99.200.000,00.
5. Pemeliharaan Betonisasi Jalan Pecinan–Gandaria Malang
Kontrak: 31 Juli 2026
Nilai: Rp149.000.000,00.
Namun, persoalan semakin menjadi sorotan ketika pada 6 Agustus 2026, perusahaan tersebut kembali dinyatakan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak paket pekerjaan keenam.
Paket dimaksud adalah Penataan Halaman dan Batas Lahan BPP Carenang Cisoka, dengan nilai pagu mencapai Rp1.456.614.571,10 dan Kode Tender 10139346000.
Kondisi inilah yang dipersoalkan LSM Tapak Banten. Sebab, apabila kelima paket sebelumnya masih berstatus aktif dan diperhitungkan sebagai pekerjaan yang sedang dilaksanakan, maka penambahan paket keenam patut dipertanyakan dari sisi pemenuhan persyaratan SKP.
Analisis Yuridis: Kapasitas Paket Menjadi Sorotan
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Sisa Kemampuan Paket (SKP) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan penyedia jasa dalam menangani pekerjaan secara bersamaan.
Untuk penyedia jasa kualifikasi usaha kecil, perhitungan SKP menggunakan formula:
SKP = 5 − P
Keterangan:
– SKP: Sisa Kemampuan Paket.
– P: Jumlah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan dan diperhitungkan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, apabila benar terdapat lima paket pekerjaan aktif yang seluruhnya masuk dalam perhitungan SKP pada akhir Juli 2026, maka sisa kemampuan paket perusahaan tersebut secara matematis berada pada angka nol.
Atas dasar itu, penambahan paket pekerjaan keenam pada 6 Agustus 2026 menjadi persoalan serius yang perlu diperiksa secara cermat oleh aparat penegak hukum dan instansi berwenang.
LSM Tapak Banten menilai kondisi tersebut berpotensi menunjukkan adanya ketidaksesuaian persyaratan kualifikasi penyedia jasa. Namun, kepastian mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan SKP harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen tender, status pelaksanaan setiap kontrak, serta aturan pengadaan yang berlaku pada saat proses berlangsung.
Koordinator LSM Tapak Banten, Wendi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap dugaan ketidaksesuaian prosedur pengadaan yang dinilai berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera memanggil, memeriksa, serta mengaudit seluruh pihak terkait, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. PPK adalah benteng pertahanan terakhir yang seharusnya teliti dan tidak boleh ‘buta hukum’ dalam mengevaluasi hasil kerja Pokja Pemilihan,” tegas Wendi.
Menurut LSM Tapak Banten, PPK memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan, termasuk memastikan persyaratan kualifikasi penyedia jasa telah diperiksa melalui mekanisme yang semestinya.
Pihaknya juga menyoroti dugaan kelalaian dalam proses evaluasi persyaratan kualifikasi teknis serta pemenuhan ketentuan SKP.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan yang sah, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum, termasuk kemungkinan dampak terhadap keuangan negara serta tercorengnya prinsip persaingan usaha yang sehat bagi penyedia jasa konstruksi lainnya di Kabupaten Tangerang.
Dalam laporan resminya kepada Kejati Banten, LSM Tapak Banten turut merujuk sejumlah instrumen hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya:
1. Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya ketentuan mengenai penghitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) bagi penyedia usaha kecil.
2. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terutama terkait prinsip efektivitas, transparansi, keadilan, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi perhatian apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, keuntungan bagi pihak tertentu, atau kerugian keuangan negara sesuai unsur dan ketentuan yang berlaku.
LSM Tapak Banten menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran negara pada sektor pembangunan infrastruktur.
Pihaknya mendesak Kejati Banten agar menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif, termasuk menelusuri proses tender, dokumen kualifikasi, kontrak pekerjaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kemampuan satu perusahaan dalam menangani sejumlah proyek, tetapi juga menyangkut integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sebab, setiap paket pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran negara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, prinsip akuntabilitas, serta persyaratan kualifikasi yang berlaku.
Kini, publik menanti langkah konkret Kejati Banten dalam menindaklanjuti laporan LSM Tapak Banten. Pemeriksaan secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan apakah terdapat pelanggaran ketentuan SKP maupun dugaan kelalaian dalam proses pengadaan tersebut.
Hukum jangan hanya tajam dalam aturan, tetapi juga harus tegas dalam pelaksanaan. Setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan, dan setiap proses pengadaan harus terbebas dari praktik yang mencederai prinsip keadilan serta transparansi.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, Redaksi TabloidPilarPost.com membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak CV Zia Rizqi Bahari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Pokja Pemilihan, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, dan tanggapan resmi atas pemberitaan ini.
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta berkomitmen menyajikan informasi secara berimbang, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap keterangan, dokumen, maupun klarifikasi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam pemenuhan prinsip keberimbangan pemberitaan dan akan dimuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TabloidPilarPost.com — Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.
