tabloidpilarpost.com | LEBAK – Polemik pemberitaan terkait dugaan penyimpangan anggaran desa sebesar Rp2,7 miliar untuk program pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak, yang menyeret nama Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), kini berkembang menjadi perdebatan mengenai kebebasan pers, penggunaan diksi jurnalistik, serta sikap kritis kalangan alumni terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Polemik tersebut mencuat setelah judul pemberitaan “IKOPIN Diduga ‘Gondol’ Anggaran Desa di Lebak Rp2,7 Miliar untuk Pelatihan KDMP” menuai reaksi dari kelompok yang menamakan diri Forum Alumni WeLoveIkopin.
Forum tersebut meminta redaksi media terkait untuk menurunkan atau melakukan takedown terhadap berita dimaksud. Alasannya, penggunaan diksi “gondol” dinilai terlalu negatif, tendensius, dan berpotensi mencemarkan nama baik almamater.
Namun, permintaan tersebut justru memunculkan respons kritis dari salah satu tokoh gerakan di Kabupaten Lebak, King Naga, selaku Ketua LSM GMBI Distrik Lebak. Meski memiliki latar belakang sebagai alumni, ia secara tegas menyampaikan pandangan yang berbeda dengan desakan penghapusan produk jurnalistik tersebut.
Menurut King Naga, kecintaan terhadap almamater merupakan hal yang wajar. Namun, kecintaan itu tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup ruang kritik, terlebih ketika persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan anggaran publik bernilai miliaran rupiah.
Ia menegaskan, kalangan intelektual dan alumni seharusnya tetap mengedepankan nalar kritis, keterbukaan, serta keberanian mendorong transparansi. Kritik terhadap suatu institusi, menurutnya, tidak harus dimaknai sebagai bentuk permusuhan, melainkan dapat menjadi bagian dari upaya mengawal akuntabilitas.
“Sebagai alumni, mencintai almamater itu wajar. Namun, cinta bukan berarti menutup mata atau menjadi antikritik. Jika ada persoalan terkait tata kelola anggaran desa yang melibatkan nama institusi, justru kita harus mendorong keterbukaan dan klarifikasi berbasis data, bukan meminta berita di-takedown,” tegas King Naga dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa apabila pihak kampus maupun pelaksana kegiatan merasa dirugikan oleh pemilihan diksi dalam pemberitaan, terdapat mekanisme jurnalistik yang dapat ditempuh secara proporsional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penggunaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan langkah yang tepat untuk menyampaikan klarifikasi, meluruskan informasi, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Dengan demikian, perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan mengesampingkan kebebasan pers maupun mengintervensi kerja jurnalistik.
Hingga berita ini diturunkan, publik di Kabupaten Lebak masih menantikan penjelasan dan transparansi mengenai realisasi anggaran Rp2,7 miliar untuk program pelatihan KDMP tersebut.
Kejelasan mengenai alokasi, mekanisme penggunaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran menjadi hal penting agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut dan tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, ketika anggaran publik menjadi sorotan, keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan hal yang semestinya dikedepankan. Kritik bukanlah ancaman bagi sebuah institusi, melainkan bagian dari kontrol publik demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalistik yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab, redaksi Tabloid Pilar Post membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Forum Alumni WeLoveIkopin, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi atas substansi pemberitaan ini.
Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi menghormati setiap pihak yang merasa keberatan atau memiliki penjelasan berbeda. Setiap hak jawab dan klarifikasi yang disampaikan secara resmi akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme jurnalistik dan ketentuan yang berlaku.
Pilar Post menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kebebasan pers, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.
TABLOID PILAR POST
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.








