LEBAK, BANTEN | TABLOIDPILARPOST.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan yang dilaporkan ke Polda Banten kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, praktisi hukum dan politik, Agus Solih Rapiudin, melontarkan kritik keras sekaligus mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang menyeret nama PT Cemindo Gemilang tersebut.
Melalui pernyataan tegasnya, Agus menyoroti pihak-pihak yang disebut tidak memenuhi panggilan dalam proses penanganan perkara di Polda Banten. Ia menegaskan, setiap pihak yang berkaitan dengan persoalan hukum tersebut semestinya bersikap kooperatif dan tidak menghindari proses pemeriksaan.
Menurutnya, apabila merasa tidak melakukan pelanggaran, tidak ada alasan untuk menghindari panggilan aparat penegak hukum. Sebaliknya, setiap pihak harus berani hadir, memberikan keterangan, serta menjelaskan persoalan berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki.
“Jika kalian benar, hadapi. Jangan mangkir!” tegas Agus dalam pernyataannya.
Tidak berhenti pada kritik terhadap ketidakhadiran pihak yang dipanggil, Agus juga secara terbuka mendesak aparat penegak hukum agar segera mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan bukti dan terpenuhi unsur pidana.
Ia meminta penyidik tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta sesungguhnya di balik dugaan pemalsuan dokumen serta penyerobotan lahan tersebut.
Agus bahkan mendesak agar aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka apabila alat bukti dan ketentuan hukum telah terpenuhi.
Baginya, kepastian hukum merupakan hal mendasar yang harus diberikan kepada pelapor maupun pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek perkara.
Selain mendesak pengungkapan perkara, Agus juga mengimbau aparat penegak hukum untuk segera mempertimbangkan langkah pengamanan terhadap objek tanah yang sedang dipersoalkan.
Ia meminta agar status quo atau penyitaan terhadap objek perkara dapat dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat memperumit proses penanganan perkara.
Menurutnya, perlindungan terhadap objek sengketa menjadi penting agar hak-hak pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dan pemilik tanah yang sah tidak semakin dirugikan selama proses hukum berlangsung.
Jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara justru membuka ruang munculnya persoalan baru yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Persoalan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan bukan perkara sederhana. Kasus yang menyangkut hak atas tanah, dokumen kepemilikan, serta kepentingan ahli waris membutuhkan penanganan yang cermat dan berkeadilan.
Polda Banten kini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi kekuatan modal, jabatan, ataupun kepentingan pihak tertentu.
Publik pun menunggu keberanian aparat dalam mengungkap persoalan ini secara terang benderang. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum turut dipertaruhkan dalam setiap proses penanganan perkara.
Pada akhirnya, setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum pembuktian melalui proses hukum yang sah.
TabloidPilarPost.com akan terus mencermati perkembangan perkara ini serta membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Redaksi TabloidPilarPost.com membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi kepada PT Cemindo Gemilang maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana wajib dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
TABLOIDPILARPOST.com
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.









