tabloidpilarpost.com | LEBAK – Polemik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Lebak, Banten, terus bergulir. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan adanya pengarahan untuk mengubah konsep pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme surat permohonan yang diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kepada Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Lebak.
Aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Lebak, King Naga, angkat bicara menanggapi dugaan manuver administratif tersebut. Ia menilai, apabila benar terdapat pengarahan untuk mengubah skema pelaksanaan Bimtek melalui surat permohonan dari Apdesi kepada Dinkop, maka hal itu patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Jika benar ada pengarahan untuk mengubah konsep pelaksanaan Bimtek dengan memunculkan surat permohonan dari Apdesi kepada Dinkop, ini jelas merupakan upaya untuk mengelabui hukum dan menghindari jerat aturan pengadaan maupun pengelolaan keuangan desa,” tegas King Naga dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut King Naga, dugaan perubahan skema tersebut berpotensi menjadi upaya pembenaran administratif atau yang ia sebut sebagai bentuk cuci tangan. Sebab, melalui mekanisme surat permohonan, kegiatan yang sebelumnya menjadi sorotan karena menggunakan anggaran desa dapat terkesan sebagai inisiatif dari bawah (bottom-up), bukan karena adanya arahan ataupun titipan program dari pihak tertentu.
Ia menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi semata. Perlu ada penelusuran mengenai bagaimana kegiatan direncanakan, siapa yang menginisiasi, serta apakah mekanisme pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Bimtek KDMP di Kabupaten Lebak sebelumnya menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk adanya keluhan sejumlah kepala desa. Kegiatan pelatihan yang bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut disebut membebankan biaya sekitar Rp8 juta per desa, dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dengan besaran biaya tersebut, potensi serapan anggaran apabila kegiatan diikuti oleh desa-desa se-Kabupaten Lebak dapat mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian penggunaan anggaran desa dengan ketentuan yang berlaku.
Atas dasar itu, King Naga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, agar tidak tinggal diam dan segera melakukan penelusuran terhadap seluruh rangkaian proses perencanaan hingga penerbitan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan Bimtek KDMP tersebut.
“Jangan sampai aturan dipermainkan dengan rekayasa administrasi. APH harus memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam rapat perencanaan maupun yang menginisiasi perubahan konsep ini agar transparansi anggaran desa tetap terjaga,” pungkasnya.
Keterbukaan dan Hak Jawab
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Koperasi Kabupaten Lebak maupun pengurus Apdesi setempat masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi terkait dugaan adanya pengarahan perubahan konsep pelaksanaan Bimtek KDMP melalui surat permohonan tersebut.
Redaksi TabloidPilarPost.com tetap membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memperoleh informasi yang berimbang dan utuh.
Hak jawab dan hak koreksi diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Setiap keterangan, bantahan, maupun penjelasan resmi dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemenuhan prinsip keberimbangan pemberitaan.
TABLOID PILAR POST
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.








