Malang, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten Malang bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus memperkuat dukungan terhadap program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Jatim 4 di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
Peninjauan progres pembangunan dan kesiapan fasilitas sekolah tersebut dilakukan pada Jumat pagi (24/7/2026). Kegiatan monitoring dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait dan Tim Khusus Kemensos RI.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan, sarana pendukung, serta akses menuju sekolah siap digunakan sesuai target operasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat miskin ekstrem.
“Peninjauan ini menegaskan komitmen Pemkab Malang dalam memperluas akses pendidikan gratis yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok miskin ekstrem. Ini adalah pengejawantahan langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Budiar.
Dalam monitoring tersebut, rombongan meninjau sejumlah fasilitas utama, mulai dari ruang kelas, sarana penunjang pendidikan, hingga infrastruktur akses menuju lokasi sekolah.
Percepatan pembangunan terus dilakukan mengingat Sekolah Rakyat Terintegrasi Jatim 4 ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026.
Pemerintah Kabupaten Malang optimistis sekolah tersebut dapat menyambut siswa baru untuk mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus memulai kegiatan belajar mengajar perdana pada 31 Juli 2026.
Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Bantur diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
Program tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga terintegrasi dengan dukungan fasilitas serta pembinaan bagi peserta didik.
