Muara Enim, (tabloidpilarpost.com) – Aroma perubahan kepemimpinan di Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya mampu menghapus luka lama masyarakat. Di tengah harapan akan lahirnya pemerintahan yang bersih, bayang-bayang kasus korupsi yang berulang kali mengguncang Bumi Serasan Sekundang masih menjadi momok yang membekas di benak publik.
Kondisi itulah yang mendorong Jurnalis Merah Putih (JMP) Sumatera Selatan melayangkan surat terbuka kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni. Surat bernomor 018/ST-KAPERWIL/JMP-SS/VI/2026 tersebut bukan sekadar ucapan selamat atas estafet kepemimpinan, melainkan peringatan keras agar pemerintahan baru tidak terjebak dalam pola lama yang selama ini menyeret nama Muara Enim ke pusaran skandal hukum.
Kepala Perwakilan JMP Sumsel, Yh Pratama S.S, menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu sering menjadi penonton dari drama kekuasaan yang berujung pada operasi tangkap tangan dan proses hukum.
“Muara Enim tidak boleh terus-menerus menjadi langganan pemberitaan kasus korupsi. Rakyat sudah lelah melihat pemimpin datang dan pergi, sementara persoalan tata kelola pemerintahan seolah tidak pernah benar-benar dibenahi,” tegasnya.
Dalam surat terbukanya, JMP menilai rentetan kasus hukum yang pernah menyeret sejumlah pejabat daerah telah meninggalkan trauma kolektif yang serius.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang tersandung kasus hukum, melainkan bagaimana praktik-praktik yang melahirkan persoalan tersebut seolah terus hidup dan berulang dari satu periode ke periode berikutnya.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi mengalami kemunduran, sementara citra daerah di mata luar ikut tercoreng.
JMP mengingatkan bahwa kepemimpinan Hj. Sumarni akan diuji bukan oleh pidato seremonial, melainkan oleh keberaniannya menutup seluruh ruang yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi, suap, pengondisian proyek, hingga permainan anggaran.
Sorotan paling tajam dalam surat tersebut tertuju pada potensi munculnya fenomena “bupati bayangan”.
Meski tidak menyebut nama pihak tertentu, JMP mengingatkan bahwa kekhawatiran publik terhadap adanya pengaruh kelompok lama atau aktor-aktor di belakang layar bukanlah isu yang lahir tanpa alasan.
Pergantian pemimpin tidak akan berarti apa-apa apabila keputusan strategis daerah masih dikendalikan oleh kepentingan di luar struktur pemerintahan resmi.
“Rakyat ingin melihat siapa yang benar-benar memimpin Muara Enim. Jangan sampai pemerintahan berjalan atas nama Plt Bupati, tetapi keputusan-keputusan penting justru lahir dari ruang-ruang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tulis JMP dalam surat terbukanya.
Peringatan tersebut menjadi sinyal bahwa publik akan mengawasi secara ketat setiap kebijakan yang diambil selama masa transisi pemerintahan.
Selain isu tata kelola pemerintahan, JMP juga mengangkat persoalan kesejahteraan ribuan tenaga P3K dan PTT yang disebut terdampak kebijakan pemotongan atau rasionalisasi hak finansial pada masa pemerintahan sebelumnya.
Menurut JMP, kelompok inilah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di sekolah, puskesmas, hingga berbagai instansi daerah.
Namun ironisnya, justru mereka yang harus menanggung beban kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan aparatur pelayanan dasar.
Plt Bupati diminta segera membuka kembali evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan memberikan kepastian kepada ribuan pegawai yang hingga kini masih menunggu kejelasan hak mereka.
Tak berhenti sampai di situ, JMP juga secara terbuka meminta pengawasan ekstra ketat terhadap sektor-sektor yang mengelola anggaran besar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas PUPR disebut sebagai dua institusi yang harus menjadi perhatian khusus guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Mulai dari dugaan pengondisian proyek, praktik komitmen fee, hingga permainan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa diminta menjadi fokus pengawasan pemerintah daerah.
Menurut JMP, keberhasilan kepemimpinan baru tidak diukur dari seberapa banyak proyek yang dibangun, melainkan seberapa bersih proses pembangunan itu dijalankan.
Surat terbuka JMP Sumsel pada dasarnya merupakan refleksi dari harapan sekaligus kecurigaan publik yang selama ini terus tumbuh akibat buruknya rekam jejak tata kelola pemerintahan masa lalu.
Kini, seluruh mata tertuju pada Plt Bupati Hj. Sumarni.
Mampukah kepemimpinan baru memutus mata rantai praktik lama yang selama ini menjadi sumber persoalan? Ataukah Muara Enim hanya akan menyaksikan pergantian wajah di pucuk kekuasaan tanpa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan?
Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, masyarakat tidak lagi membutuhkan janji. Yang ditunggu adalah keberanian membuktikan bahwa Muara Enim benar-benar telah keluar dari bayang-bayang masa lalunya.
