Muara Enim, (Tabloidpilarpot.com), Penetapan Bupati Muara Enim, Edison, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan berbagai respons dari kalangan masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi.
Salah satunya datang dari Jurnalis Merah Putih (JMP) Sumatera Selatan yang menilai momentum tersebut harus menjadi titik awal pembenahan total tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muara Enim.
Kepala Perwakilan Jurnalis Merah Putih Sumatera Selatan, Yh Pratama atau yang akrab disapa Jawir, mengingatkan bahwa proses transisi kepemimpinan yang kemungkinan akan terjadi tidak boleh hanya menjadi pergantian figur semata tanpa perubahan sistem yang mendasar.
“Publik Muara Enim saat ini tidak hanya membutuhkan pengganti pemimpin, tetapi membutuhkan keberanian untuk memutus mata rantai praktik korupsi yang selama ini menjadi momok daerah. Siapa pun yang nantinya memegang tongkat estafet kepemimpinan harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Jawir, Rabu (10/06/2026).
Menurutnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, posisi kepemimpinan daerah nantinya berpotensi dijalankan oleh Wakil Bupati melalui mekanisme Pelaksana Tugas (Plt) hingga terdapat keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Jawir menilai proses administrasi tersebut masih harus melalui tahapan birokrasi dan mekanisme resmi yang berlaku.
“Kami memahami bahwa proses administrasi penunjukan Plt masih menunggu tahapan sesuai aturan. Namun sebagai bagian dari kontrol sosial, kami merasa perlu menyampaikan pengingat sejak dini agar transisi kekuasaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan kepentingan kelompok,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemimpin yang akan datang adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi.
Menurut Jawir, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran, khususnya pada organisasi perangkat daerah yang memiliki anggaran besar dan rawan penyimpangan.
“Publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap tata kelola anggaran. Jangan sampai pergantian kepemimpinan hanya menjadi upaya mempertahankan status quo tanpa perubahan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, JMP Sumsel juga mengingatkan agar pemerintahan yang akan datang menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang selama ini diduga memiliki kepentingan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah.
“Muara Enim membutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar mengganti orang,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum yang ditangani KPK masih terus berjalan. Masyarakat pun diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengawal proses penegakan hukum secara objektif dan transparan.
Reporter : Redaksi
Tabloid Pilar Post
