Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Ketegangan terjadi di lokasi Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sohibul Muslimin, Kecamatan Cibadak. Tim Khusus Pengawasan MBG dari Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten diduga dihadang oleh tiga pria yang disebut-sebut sebagai jawara bayaran saat hendak menyerahkan surat somasi resmi.
Surat bernomor 074/SMI-FB/IX/2025 itu merupakan tindak lanjut hasil investigasi Tim Khusus Awasi MBG Forwatu Banten terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur MBG Sohibul Muslimin.
Menurut keterangan Ginta Maulana Saputra, Wasekum II Forwatu Banten yang bertugas menyerahkan surat somasi, dirinya dicegat oleh tiga pria yang mengaku ditugaskan menjaga dapur tersebut.
“Saya hanya bermaksud mendokumentasikan penyerahan surat somasi resmi dari Forwatu Banten, tapi dihadang dan dilarang merekam. Saya tidak takut, selama di jalan yang benar ini saya jalankan untuk kepentingan anak bangsa. Apalagi hari ini ada kabar dugaan keracunan guru di salah satu sekolah—itu harus dibuktikan secara ilmiah, tapi jangan malah menghadang partisipasi publik,” tegas Ginta.
Insiden ini langsung memicu gelombang kemarahan di internal Forwatu Banten. Beberapa pengurus bereaksi keras di grup resmi organisasi.
“Forwatu hanya butuh pembuktian, kok malah dihadang pakai orang suruhan?” tulis Yani dalam grup WhatsApp.
“Jawara mana tuh? Kalau begini mah geruduk aja!” sahut Yusuf Herlambang.
“Udah gak ada jawara! Yang hebat itu Ketum dan kawan-kawan yang terus berjuang,” timpal Iwan, memberi semangat kepada jajaran pengurus.
Presidium Forwatu Banten pun menyatakan sikap tegas. Mereka akan melayangkan laporan resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan mempersiapkan aksi massa besar di depan Dapur MBG Sohibul Muslimin.
“Surat yang kami tandatangani adalah hasil laporan resmi dari Tim Khusus Awasi MBG yang dipimpin Bung Eroy Bavik. Ini peristiwa fatal! Kami lampirkan data SOP sebagai bukti otentik. Kalau memang mereka bekerja sesuai aturan, kenapa harus takut?” tegas Arwan, Presidium Forwatu Banten.
Arwan menambahkan, langkah tegas akan diambil bila dapur tersebut terbukti melanggar SOP.
“Sesuai pernyataan BGN dan pemerintah, dapur MBG yang tidak memenuhi standar akan ditutup. Sudah ada 40 dapur di berbagai daerah ditutup akibat kasus keracunan massal. Ini bentuk ketegasan negara untuk melindungi anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.
“Kami segera gelar rapat khusus, mematangkan langkah aksi massa dan laporan resmi ke BGN. Ini tidak bisa dibiarkan. Forwatu akan berdiri di depan demi transparansi publik dan keselamatan anak bangsa,” tutup Arwan dengan nada tegas.
