Jakarta, (tabloidpilarpost.com) – Pemkab Empat Lawang Melalui Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, menyampaikan kegelisahannya di hadapan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (18/9/25).
Bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang nasib ribuan pegawai honorer yang telah lama mengabdi di kabupaten empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
Kehadiran Bupati empat Lawang,H.Joncik Muhammad Selain Sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi,juga untuk Memperjuangkan Nasip Honorer,dalam giat Audiensi Pengurus APKASI bersama Menteri Dalam Negeri terkait pembahasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum tersebut, ia memperjuangkan Dana TKD yang kian menurun drastis. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas TKD hingga lebih dari Rp 100 triliun pada 2026 dinilainya berpotensi mengancam keuangan daerah.
“Kalau dana transfer terus berkurang, bagaimana kami bisa membayar gaji PPPK? ungkapnya saat Audensi dengan kementerian dalam negeri,Bagaimana nasib para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi dan menunggu kepastian hidup?”Ungkapnya.
Ia menegaskan, pemangkasan TKD bukan hanya berdampak pada angka di atas kertas, tetapi juga akan mengganggu pelayanan publik, pembangunan, hingga kesejahteraan tenaga honorer. Padahal, banyak dari mereka sudah menaruh harapan besar ketika statusnya berubah menjadi PPPK demi kehidupan yang lebih layak.
“Honorer itu punya keluarga, punya anak sekolah, punya kebutuhan sehari-hari. Mereka percaya bahwa ketika diangkat menjadi PPPK, hidup mereka lebih terjamin. Tapi kalau TKD dikurangi tanpa solusi, itu sama saja menghancurkan harapan mereka,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Joncik tidak hanya berbicara sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai “Perpanjangan suara Rakyat”.
Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak membebani daerah tanpa memberikan ruang gerak keuangan yang memadai.
“Ini bukan sekadar anggaran. Ini tentang keadilan, tentang keberlangsungan hidup orang-orang yang bekerja tulus untuk negara. Pusat harus hadir memberi solusi, bukan justru mempersempit langkah daerah,” tegasnya.
Sikap Joncik ini menunjukkan bahwa perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk rakyat kecil, khususnya para honorer yang telah lama menanti kepastian. Dengan lantang, ia meneguhkan komitmennya sebagai pemimpin yang berani memperjuangkan suara mereka hingga ke tingkat nasiona(tim/iwo.i/fwd.i/4.L)
