Tanjung Selor,(tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah strategis melindungi hak-hak buruh sektor perikanan dengan membentuk Tim Inspeksi Ketenagakerjaan Perikanan. Tim ini berfokus pada pengawasan kondisi kerja nelayan, buruh kapal, hingga pekerja pengolahan hasil laut di wilayah pesisir Kaltara. (10/9/2025)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Syahruddin, menegaskan pembentukan tim inspeksi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi ketenagakerjaan dan standar keselamatan kerja.
“Buruh sektor perikanan sering menghadapi risiko tinggi, mulai dari jam kerja panjang, kondisi laut ekstrem, hingga minimnya perlindungan sosial. Dengan adanya tim ini, kami ingin memastikan mereka bekerja secara aman, sehat, dan sesuai aturan,” jelas Syahruddin, Rabu (10/9/2025).
Fokus Inspeksi
Tim inspeksi akan melakukan pengawasan rutin di sentra-sentra perikanan, seperti *Tarakan, Nunukan, dan Malinau*. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:
* Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kapal dan tempat pengolahan ikan.
* Kepatuhan perusahaan dalam membayar upah sesuai UMK.
* Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.
* Pencegahan praktik kerja paksa dan perdagangan orang.
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Selain melibatkan petugas Disnakertrans, tim inspeksi juga bekerja sama dengan *Syahbandar, aparat kepolisian, serta organisasi nelayan*. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.
“Kalau ditemukan pelanggaran, kami tidak segan memberikan sanksi. Tapi yang lebih penting, kami ingin perusahaan sadar bahwa melindungi buruh adalah investasi jangka panjang,” tegas Syahruddin.
Apresiasi dari Buruh
Ketua Serikat Buruh Perikanan Tarakan, *Junaidi*, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi harapan baru bagi buruh yang selama ini menghadapi kondisi kerja kurang layak.
“Masih banyak nelayan yang belum terdaftar di BPJS, bahkan bekerja tanpa perjanjian jelas. Kami berharap tim ini bisa menindaklanjuti keluhan langsung di lapangan,” ujarnya.
Komitmen Jangka Panjang
Pemprov Kaltara menargetkan pembentukan tim ini menjadi awal dari *standarisasi ketenagakerjaan di sektor perikanan*. Ke depan, program pelatihan keselamatan kerja bagi buruh dan nelayan juga akan diperluas.
Dengan langkah ini, Kaltara berupaya memastikan sektor perikanan tidak hanya menggerakkan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan *jaminan perlindungan dan kesejahteraan* bagi para pekerjanya.
