Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp1 miliar oleh PT Cipadang Jayabaya Putra Utama ke kas negara menjadi perhatian publik. Pengembalian dana tersebut mencuat setelah Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak, Ade Surnaga, yang dikenal dengan sapaan King Naga, melayangkan laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Langkah pengawasan yang dilakukan King Naga tersebut mendapat dukungan penuh dari Ki Bangkol, aktivis Kabupaten Lebak. Ia menilai keberanian masyarakat dalam mengawal tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian penting dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara.
Persoalan ini bermula dari hasil pemeriksaan BPK RI yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek yang dikerjakan PT Cipadang Jayabaya Putra Utama. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Namun, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut sebelumnya dinilai belum menunjukkan perkembangan sebagaimana diharapkan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong King Naga mengambil langkah dengan menyampaikan laporan resmi kepada Kejagung RI agar persoalan tersebut memperoleh perhatian dan pengawasan dari aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam laporan pengaduannya King Naga meminta Kejagung RI melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sekaligus memastikan kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Setelah laporan tersebut disampaikan, perkembangan pengembalian dana sebesar Rp1 miliar menjadi sorotan. Pengembalian tersebut diduga berkaitan dengan dorongan pengawasan dan pelaporan yang dilakukan King Naga. Meski demikian, hubungan langsung antara laporan pengaduan dan pengembalian dana masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Dalam keterangannya, King Naga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, setiap temuan BPK harus mendapatkan tindak lanjut yang jelas dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian.
“Pengembalian kerugian negara atau kelebihan bayar ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan masyarakat sangat penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan. Kami akan terus mengawal agar tidak ada lagi uang rakyat yang tertahan dan setiap temuan BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas King Naga dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Ki Bangkol menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah King Naga yang dinilai telah menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mendorong agar temuan pemeriksaan BPK mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Menurutnya, pengembalian dana sebesar Rp1 miliar merupakan perkembangan penting dalam upaya pemulihan keuangan negara. Namun, masyarakat tetap perlu mendapatkan kejelasan mengenai proses pertanggungjawaban pelaksanaan proyek serta tindak lanjut atas laporan pengaduan yang telah disampaikan.
Dengan dikembalikannya dana sebesar Rp1 miliar sesuai temuan BPK, kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dilaporkan telah diselesaikan secara administratif. Kendati demikian, pengembalian dana tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau indikasi tindak pidana.
Pegiat antikorupsi menilai pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, maupun persoalan sistemik dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
Selain persoalan pengembalian dana, aspek pertanggungjawaban pelaksanaan proyek juga perlu mendapat perhatian. Sebab, transparansi penggunaan anggaran publik tidak hanya menyangkut penyelesaian administrasi keuangan, tetapi juga memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menantikan kejelasan tindak lanjut laporan tersebut, termasuk sikap dan langkah Kejagung RI dalam menyikapi pengaduan masyarakat serta memastikan seluruh temuan pemeriksaan BPK ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memperoleh penjelasan resmi terkait pengembalian dana Rp1 miliar maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.
