LEBAK, TABLOIDPILARPOST.COM – Upaya pengawalan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan. PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dilaporkan telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran sebesar Rp1 miliar ke kas daerah. Pengembalian tersebut diduga terjadi setelah adanya langkah penyelidikan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, menyusul laporan yang disampaikan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak kepada Kejaksaan Agung.
Pengembalian dana tersebut menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan harapan agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, LSM GMBI Distrik Lebak secara resmi melaporkan adanya indikasi kelebihan pembayaran pada proyek infrastruktur daerah yang melibatkan pihak ketiga tersebut. Laporan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengawasan penggunaan anggaran publik agar setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, menyampaikan bahwa pengawalan terhadap persoalan kelebihan pembayaran tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam mendorong transparansi anggaran serta memastikan keuangan daerah tetap terlindungi.
Menurutnya, hasil penelusuran dan investigasi anggota GMBI di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi keuangan. Temuan tersebut kemudian diteruskan melalui laporan kepada Kejaksaan Agung agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Setelah laporan diterima, Seksi Pidsus Kejari Lebak disebut melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
Dalam perkembangan tersebut, PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dilaporkan telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran sebesar Rp1 miliar ke rekening kas daerah. Pengembalian ini diduga berkaitan dengan intensitas penanganan dan proses penyelidikan yang tengah berjalan.
Meski dana tersebut telah dikembalikan, LSM GMBI Distrik Lebak menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan ini. Lembaga tersebut menilai bahwa pengembalian uang ke kas daerah merupakan langkah pemulihan keuangan yang patut diapresiasi, namun tetap perlu disertai kejelasan mengenai proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Sebab, pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya unsur tindak pidana apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti dan unsur hukum yang memenuhi ketentuan.
Perkembangan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh penyedia jasa konstruksi maupun instansi terkait di Kabupaten Lebak agar semakin meningkatkan kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran publik.
Pengawalan terhadap uang negara bukan semata-mata soal mengembalikan angka ke kas daerah, melainkan juga memastikan setiap proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai hukum.
TABLOIDPILARPOST.COM
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.
