Bengkulu, (tabloidpilarpost.com) – Dugaan perambahan kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB). Kali ini, perhatian tertuju pada aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang sebelumnya telah dilaporkan FABB kepada Polda Bengkulu atas dugaan pembukaan kawasan hutan tanpa izin.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius lantaran dugaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan sawit itu disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, menurut FABB, hingga kini belum terlihat penyelesaian yang memberikan kepastian hukum atas persoalan tersebut.
FABB secara khusus menyoroti dugaan pembukaan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) pada Register 71, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Kawasan yang dipersoalkan tersebut diduga telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luasan mencapai kurang lebih 750 hektare.
Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, menilai persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan pelanggaran di bidang kehutanan, khususnya apabila persoalan tersebut melibatkan korporasi.
Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku adil dan setara terhadap seluruh pihak, tanpa membedakan masyarakat kecil maupun perusahaan besar.
“Kita berharap Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Polda Bengkulu, menindaklanjuti laporan dari kita FABB. Ini bukan persoalan baru, tetapi persoalan ini sudah berlarut-larut, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, dan sudah jelas-jelas PT SIL diduga membuka kawasan hutan tanpa izin. Namun, sampai hari ini terkesan dibiarkan,” ungkap Dedi.
Ia juga membandingkan penanganan terhadap masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan dengan dugaan aktivitas perkebunan berskala besar yang dipersoalkan FABB.
“Masyarakat yang mencari berondolan sawit ditangkap, masyarakat yang membuka kebun di kawasan hutan dipenjarakan. Tetapi perusahaan yang diduga membuka kawasan hutan dan menjadikannya perkebunan sawit hingga ratusan hektare justru terkesan dibiarkan. Ada apa dengan penegakan hukum di Provinsi Bengkulu ini? Undang-undang sangat jelas mengatur sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dan data yang menjadi dasar laporan FABB, PT SIL diduga telah membuka kawasan hutan di Register 71, Kabupaten Bengkulu Utara, sejak puluhan tahun lalu.
Ia menyebutkan, kawasan tersebut sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), kemudian mengalami perubahan status menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) setelah tahun 2013.
Dedi memperkirakan luas kawasan yang menjadi sorotan mencapai kurang lebih 750 hektare, dengan usia tanaman kelapa sawit berkisar antara 15 hingga 25 tahun.
Selain dugaan alih fungsi kawasan, FABB turut mempertanyakan legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Menurut Dedi, kawasan yang dipersoalkan diduga belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sementara status dan dasar hukum pemanfaatannya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen resmi instansi berwenang.
FABB menilai persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui klarifikasi lisan. Diperlukan penelusuran dokumen, peta kawasan hutan, riwayat perubahan fungsi, perizinan, serta dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Dedi mengungkapkan, persoalan tersebut bukan pertama kali disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Pada Juni 2025, FABB disebut telah menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Namun, menurut keterangannya, pihak Kejati Bengkulu saat itu mengarahkan agar laporan tersebut disampaikan kepada Polda Bengkulu.
Atas dasar itu, FABB kembali mendesak Polda Bengkulu agar memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikan.
FABB berharap aparat melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri status kawasan Register 71, riwayat perubahan fungsi hutan, legalitas kegiatan perkebunan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar menyangkut legalitas aktivitas perkebunan, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan hutan, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan hukum di Provinsi Bengkulu.
Sejumlah pertanyaan penting kini membutuhkan jawaban dari instansi berwenang.
Bagaimana status hukum kawasan Register 71 yang dipersoalkan FABB? Apakah perubahan status dari HPT menjadi HPK telah melalui prosedur dan penetapan resmi? Apa dasar hukum pemanfaatan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit? Apakah perusahaan telah mengantongi seluruh perizinan yang dipersyaratkan?
Selain itu, bagaimana perkembangan laporan FABB yang telah disampaikan kepada Polda Bengkulu?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan kepastian terhadap status kawasan dan legalitas aktivitas perkebunan yang dipersoalkan.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199
