Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Dugaan ketidakberkompetenan salah satu Ketua Forum Penerima Dana Hibah di Kabupaten Lebak menjadi sorotan aktivis sosial. Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, Ade Surnaga alias King Naga, bersama Ketua BPPKB Banten DPC Lebak, Belong, menduga sosok yang menduduki posisi strategis tersebut hanya merupakan pekerja sektor informal.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kapasitas kepengurusan forum penerima hibah, sekaligus kekhawatiran adanya kemungkinan manipulasi struktur organisasi demi meloloskan pencairan anggaran daerah.
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, King Naga dan Ketua Belong bersama jajaran organisasinya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak. Kedatangan rombongan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera menelaah dan mengusut dugaan penyimpangan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penyampaiannya, King Naga menyoroti dugaan kejanggalan dalam penempatan seseorang pada posisi strategis sebagai ketua forum yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah publik. Ia mempertanyakan kapasitas figur yang diduga hanya bekerja di sektor informal atau sebagai office boy (OB) tersebut.
Lebih jauh, King Naga mencurigai adanya kemungkinan keterlibatan aktor intelektual maupun oknum pejabat yang diduga sengaja menempatkan figur tertentu sebagai ketua formal atau sekadar pihak yang dipinjam namanya. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan siapa pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami menduga kuat bahwa Ketua Forum Penerima Dana Hibah di Kabupaten Lebak ini sebenarnya hanya seorang pekerja sektor informal. Melalui kunjungan skala besar hari ini ke Kejari Lebak, kami meminta dengan tegas agar kejaksaan bertindak profesional. Kasus ini harus diproses hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu,” cetus King Naga di hadapan awak media.
King Naga menambahkan, penunjukan sosok yang diduga tidak memiliki kapasitas manajerial sesuai dengan tanggung jawab jabatan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan proses administrasi yang dipaksakan.
Atas dasar itu, LSM GMBI mendesak Kejari Lebak untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum, di antaranya memanggil pihak-pihak terkait, memeriksa struktur kepengurusan forum, menelusuri proses verifikasi dan pencairan dana hibah, serta mengusut aliran dana guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan Kejari Lebak telah menerima dokumen aspirasi yang disampaikan rombongan King Naga dan menyatakan akan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap laporan dugaan penyimpangan tersebut.
