Lebak, (tabloidpilarpost.com) – Pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp1 miliar oleh PT Cipadang Jayabaya Putra Utama ke kas negara menjadi sorotan publik. Langkah tersebut mencuat setelah Ketua LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik (DistriK) Lebak, Ade Surnaga, yang akrab disapa King Naga, melayangkan laporan resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Peristiwa ini berawal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran dalam proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Temuan pemeriksaan itu kemudian menjadi perhatian, khususnya menyangkut tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran yang menjadi kewajiban pihak terkait.
Namun, tindak lanjut atas temuan tersebut sebelumnya dinilai belum menunjukkan perkembangan sebagaimana diharapkan. Kondisi itu mendorong King Naga mengambil langkah dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Kejagung RI agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam laporannya King Naga meminta Kejagung RI melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sekaligus memastikan kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah laporan tersebut disampaikan, perkembangan pengembalian dana sebesar Rp1 miliar menjadi perhatian. Pengembalian itu diduga berkaitan dengan dorongan pengawasan dan pelaporan yang dilakukan King Naga. Meski demikian, hubungan sebab-akibat antara laporan tersebut dan langkah pengembalian dana masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
King Naga menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Menurutnya, setiap temuan BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
“Pengembalian kerugian negara atau kelebihan bayar ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan masyarakat sangat penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan. Kami akan terus mengawal agar tidak ada lagi uang rakyat yang tertahan dan setiap temuan BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas King Naga dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Dengan dikembalikannya dana sebesar Rp1 miliar sesuai temuan BPK, kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dilaporkan telah diselesaikan secara administratif. Kendati demikian, penyelesaian pengembalian dana tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur perbuatan melawan hukum atau indikasi tindak pidana.
Pegiat antikorupsi menilai, pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, maupun persoalan sistemik dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
Selain pengembalian dana, aspek pertanggungjawaban dalam pelaksanaan proyek juga perlu mendapat perhatian. Sebab, transparansi penggunaan anggaran publik bukan hanya menyangkut penyelesaian administrasi keuangan, melainkan juga kepastian bahwa seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan.
Publik kini menantikan kejelasan tindak lanjut laporan tersebut, termasuk bagaimana sikap dan langkah Kejagung RI dalam menyikapi pengaduan masyarakat serta memastikan seluruh temuan pemeriksaan BPK ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memperoleh penjelasan resmi terkait pengembalian dana Rp1 miliar maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.
