Lebak – Tabloid pilar Post Polemik soal anggaran pematangan lahan untuk hunian sementara (huntara) di Lebak kembali memanas. Gerakan Warga Bersatu (Gerbang Huntara) menyoroti keras klaim Ketua DPRD Lebak terkait penggunaan anggaran proyek tersebut, yang diduga lahir dari inisiatif pribadi Ketua Dewan 27 Januari 2026.
Presidium Forwatu Banten, Arwan, menegaskan, “Jika benar nuraninya hadir dan menginisiasi anggaran pematangan lahan huntara, saya tantang Ketua Dewan untuk menginap di Huntara selama seminggu! Jangankan ke Huntara, saat kami bertenda saja tidak muncul batang hidungnya.”
Sikap keras juga disampaikan oleh King Naga, Ketua LSM GMBI, melalui status WhatsApp dan komentar di grup Gerbang Huntara. King menuntut Ketua DPRD mundur dari jabatannya:
> “Saya pastikan Ketua Dewan mundur dari jabatannya! Pernyataan yang dilontarkan salah satu pengurus ormas dalam pertemuan seolah mengamini bahwa inisiasi lahir dari anggota dewan, padahal keluarannya adalah Perbup Lebak Nomor 2, artinya secara mandiri Bupati melalui desakan Gerakkan Bangun Huntara Cigobang menegaskan payung hukum penganggaran. Perlu bukti otentik jika pagu tersebut lahir dari inisiatifnya, bahkan tidak membawa lembaganya.”
Gerbang Huntara menegaskan, tantangan ini bukan soal politik semata, tetapi keadilan bagi warga yang terdampak. Banyak warga huntara masih mengeluhkan kondisi hunian yang belum layak, akses air bersih dan sanitasi yang terbatas, meski anggaran sudah diklaim digunakan.
Publik kini menunggu apakah Ketua DPRD Lebak berani menanggapi tantangan ini, atau justru tetap berada di balik klaim anggaran yang kontroversial tersebut. Gerbang Huntara menutup pernyataannya dengan tegas:
> “Buktikan dengan tindakan nyata, atau warga akan terus menagih pertanggungjawaban!”
