Pandeglang, (tabloidpilarpost.com) – Aroma busuk dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Katapang, periode 2022–2025, kembali menyeruak dan jadi sorotan publik. Tokoh masyarakat Kecamatan Sindangresmi, Jaro Wawan, tak tinggal diam. Ia menuding lemahnya pengawasan dari dinas terkait telah membuka ruang bagi penyalahgunaan anggaran rakyat.
Menurutnya, transparansi pengelolaan DD bukan sekadar kewajiban, tapi harga mati. Bahkan, ia menyoroti program bantuan sosial lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilainya rawan dimainkan oknum karena lemahnya kontrol.
“DD itu jelas tujuannya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Begitu juga BPNT dan PKH yang langsung menyasar rakyat miskin. Kalau pengawasan lemah, wajar kalau ada dugaan penyimpangan. Dinas-dinas jangan pura-pura buta!” tegas Jaro Wawan, Minggu (14/09/2025).
Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari DD maupun bansos adalah hak rakyat, bukan bancakan pejabat atau perangkat desa. Namun, realita di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar: ke mana larinya anggaran miliaran rupiah tersebut?
“Kalau pengawasan hanya formalitas, masyarakatlah yang jadi tumbal. Harus ada audit terbuka dan evaluasi total, baik soal DD Katapang 2022–2025 maupun distribusi BPNT-PKH. Jangan sampai rakyat kecil terus dijadikan korban,” tambahnya.
Jaro Wawan pun mendesak APIP, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan serius membongkar dugaan penyimpangan. Ia menilai, ketidaktransparanan ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan instansi pengawas.
Hingga berita ini diturunkan, baik Pemerintah Desa Katapang maupun dinas terkait masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan DD periode 2022–2025 serta transparansi program BPNT–PKH.
