Nunukan,(Tabloidpilarpost.com)-Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, H. Hanafiah menghadiri acara Rembuk Stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2024 yang digelar di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau pada, Kamis (07/03/24).
Kegiatan Rembug Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan tema, “Peningkatan Komitmen, Sinergitas, dan Kolaborasi Pencapaian Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan secara Berkelanjutan”.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP menyampaikan apresiasi atas partisipasi pemerintah Kabupaten dan kota yang telah menyukseskan pelaksanaan penilaian kinerja stunting, yang hasilnya telah diketahui bersama dan akan menjadi potret dari apa yang telah kita lakukan.
“Penilaian kinerja stunting tersebut juga akan memberi gambaran apa yang harus kita lakukan pada masa yang akan datang”, kata Yansen.
Menurutnya, upaya untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aspek terpenting dan yang paling utama dalam pencapaian visi tersebut adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing.
“Dan salah satu isu penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam upaya mewujudkan SDM yang berdaya saing tersebut adalah bagaimana kita dapat mempercepat penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem”, ujarnya.
Lebih lanjutanjut Yansen menyampaikan, Stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi persoalan penting yang perlu segera diatasi agar bangsa Indonesia dapat memaksimalkan adanya bonus demografi.
Dengan adanya bonus demografi tersebut bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang besar untuk bisa keluar dari kondisi negara midle income dikarenakan adanya sumber daya manusia usia produktif yang melimpah.
Menurutnya struktur penduduk seperti ini harus terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar terutama dalam pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan gizi, pendidikan, kecukupan akses dan kualitas pangan, kualitas lingkungan dan sanitasi, serta peningkatan akses dan kualitas ekonomi.
Bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan.
“Agenda pembangunan bangsa indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tersebut dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang salah satunya ditetapkan melalui major project 2020- 2024 berupa percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan menetapkan target menurunnya prevalensi stunting hingga 14 persen”, ungkapnya.
Selain itu, disampaikan juga telah ditetapkan bahwa sasaran makro pembangunan 2020-2024 berupa tingkat kemiskinan sebesar 6- 7 persen pada tahun 2024 dan secara nasional angka kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar 0 (nol) persen.
Angka prevalensi stunting (gagal tumbuh) dan kemiskinan yang masih tinggi, menurutnya merupakan ancaman utama terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa, hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya.
Kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan isu nasional bahkan global, yang merupakan suatu crosscutting issue yang memerlukan upaya-upaya strategik, holistik, integratif dan kolaboratif mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan baik bagi perekonomian suatu negara bahkan ketahanan negara.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan mendorong mekanisme kolaborasi, baik dari aspek penyediaan data, perencanaan program kegiatan dan sharing praktek dengan para pihak.
Dalam kerangka percepatan penurunan stunting tersebut, pada tahun 2024 pemerintah provinsi kalimantan utara telah menganggarkan kurang lebih sebesar 33 milyar rupiah untuk melaksanakan 20 program di antaranya,peningkatan pemberian makanan tambahan, layanan dokter terbang dan pelaksanaan berbagai intervensi baik sensitive maupunintervensi spesifik”, ungkapnya.
Masih menurut Yansen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selain berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, Pemprov Kaltara juga berkomitmen dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Perlu diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,45 persen (per maret 2023) dan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), angka kemiskinan ektrem provinsi kalimantan utara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,34 persen”, paparnya.
Pada tahun 2024 lanjutnya, Pemprov erintah Kaltara menganggarkan dana sebesar 421 milyar rupiah untuk melaksanakan kurang lebih 38 program baik secara langsung maupun bersifat pendukung.
Kegiatan tersebut diantaranya adalah bantuan beasiswa dan penyediaan biaya personil peserta didik, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan lanjut usia, bantuan bagi kelompok usaha dan sejenisnya, bantuan pasang listrik gratis dan berbagai program lainnya.
“Selain itu, pemerintah provinsi Kalimantan Utara juga berupaya untuk terus menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik organisasi non pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, komunitas dan media demi tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat kalimantan utara yang berubah, maju dan sejahtera”, Tutupnya. (Rdm/Prokompim).
