tabloidpilarpost.com SERANG, BANTEN – Sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten yang dinilai mengabaikan persoalan keabsahan kualifikasi teknis perizinan berusaha jasa konstruksi melalui tanggapan klarifikasi PPID Pelaksana, kini berbuntut panjang. Persoalan tersebut resmi bergulir ke ranah hukum.
LSM Tapak Banten secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan (Lapdu) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait dugaan pembiaran, penyalahgunaan wewenang, dan indikasi persekongkolan dalam meloloskan CV Abu Said Contractor pada proyek Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Poros Desa Kemiri, Kabupaten Tangerang.
Koordinator LSM Tapak Banten, Wendi, menegaskan bahwa jawaban Dinas PUPR Provinsi Banten melalui Surat Nomor 306/KLA-KE2/SBU/BANTEN/LSM-TB/X/2026 dinilai sangat konyol, asal-asalan, serta memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.
“Dinas PUPR Provinsi Banten terkesan buta hukum dan sengaja pasang badan memelihara kontraktor bermasalah. Mereka beralih hanya melihat tanggal kedaluwarsa SBU berlaku sampai 2028, sementara fakta substansial di sistem resmi mencatat bahwa subklasifikasi yang dipersyaratkan justru sedang dalam masa PENCABUTAN. Ini bukan cuma kelalaian evaluasi, ini adalah bentuk persekongkolan jahat yang disengaja!” tegas Wendi dengan nada keras.
LSM Tapak Banten menilai, tindakan PPK dan Pokja yang tetap mengikat kontrak dengan badan usaha yang menurut mereka memiliki SBU bermasalah secara substansi, diduga bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Menurut LSM Tapak Banten, meloloskan penyedia yang subklasifikasinya dipersoalkan keabsahannya dalam sistem SIKI LPJK/OSS sama artinya dengan mempertaruhkan penggunaan uang negara dan keselamatan infrastruktur rakyat kepada pihak yang legalitas kualifikasinya patut dipertanyakan.
Dalam berkas Laporan Pengaduan yang diserahkan kepada Kejati Banten, LSM Tapak Banten menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Memanggil dan Memeriksa Pihak Terkait. Meminta Kejati Banten memanggil dan memeriksa secara maraton Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, PPK, Pokja Pemilihan, serta Ketua PPID Pelaksana yang menandatangani jawaban klarifikasi tersebut.
2. Membongkar Indikasi Persekongkolan dan Penyalahgunaan Wewenang. Mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang terkait proses pelolosan kontraktor yang dipersoalkan kualifikasi SBU-nya, termasuk apabila ditemukan indikasi kesengajaan demi memuluskan pencairan anggaran negara.
3. Merekomendasikan Penghentian Proyek dan Pemutusan Kontrak. Meminta agar proyek dan kontrak CV Abu Said Contractor dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pemutusan kontrak serta memasukkan perusahaan tersebut ke dalam Daftar Hitam (Blacklist) nasional apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran.
“Kami tidak akan biarkan Banten terus-menerus dijadikan sarang kompromi antara oknum pejabat dan kontraktor nakal. Jawaban surat PUPR Banten yang dangkal itu kami jadikan bukti mentah di Kejati bahwa ada pembiaran yang beraroma koruptif. Kami akan kawal laporan ini sampai oknum PPK, Pokja, dan kontraktornya mengenakan rompi oranye!” pungkas Wendi.
Laporan pengaduan tersebut kini menjadi bagian dari upaya LSM Tapak Banten meminta aparat penegak hukum menelusuri proses administrasi, evaluasi kualifikasi penyedia, hingga pelaksanaan kontrak proyek yang dipersoalkan.
Publik pun menanti langkah konkret Kejati Banten dalam menindaklanjuti laporan tersebut, sekaligus menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait guna memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI
Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keberimbangan pemberitaan serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11 dan 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Redaksi TabloidPilarPost.com memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, khususnya Dinas PUPR Provinsi Banten, PPK, Pokja Pemilihan, PPID Pelaksana, serta CV Abu Said Contractor, untuk menyampaikan hak jawab maupun hak koreksi atas informasi, pernyataan, dan dugaan yang dimuat dalam pemberitaan ini.
Redaksi terbuka menerima klarifikasi, tanggapan, maupun bukti pendukung guna melengkapi informasi dan menjaga prinsip keberimbangan serta akurasi pemberitaan. Setiap hak jawab dan hak koreksi yang disampaikan akan ditindaklanjuti serta dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
TABLOIDPILARPOST.COM
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.
