Malang, (tabloidpilarpost.com) – Upaya memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi derasnya arus hoaks dan disinformasi terus dilakukan hingga tingkat kecamatan. Pemerintah Kecamatan Bantur bersama DPRD Kabupaten Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ketahanan Informasi Masyarakat Melalui Penguatan Literasi Digital di Kecamatan Bantur”.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Agung Kecamatan Bantur, Rabu (16/9/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
FGD tersebut diikuti jajaran perangkat kecamatan, para kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok informasi masyarakat, media lokal, hingga YouTuber.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang dari Kelompok 12 turut hadir sebagai narasumber, yakni Hadi Mustofa, S.Kom. dari Partai Demokrat, Sodikul Amin dari Partai NasDem, Feri Andi Suseko dari Partai Gerindra, dan Abdul Azis dari PKS. Turut hadir Hasan dari DPMD dan Iwan dari Kominfo.
Kehadiran legislatif dalam forum tersebut diarahkan untuk mendorong penguatan program literasi digital agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk hingga wilayah pedesaan.
Camat Bantur Bayu Jatmiko, S.STP. tidak dapat menghadiri kegiatan karena mengikuti rapat di Kabupaten Malang. Ia diwakili Freda Pratama Putra, Plt. Renfapor, yang sekaligus bertindak sebagai moderator.
Freda menyampaikan bahwa FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi bersama DPRD Kabupaten Malang untuk membangun ketahanan informasi masyarakat.
“Hari ini FGD bersama DPRD Kabupaten Malang dengan tema membangun ketahanan informasi masyarakat melalui penguatan literasi digital di Kecamatan Bantur, karena saat ini banyak berita-berita hoaks,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan ketika informasi yang beredar belum terverifikasi.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi NasDem, Sodikul Amin, mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi.
Informasi kini dapat diterima masyarakat hanya dalam hitungan detik melalui media sosial. Kondisi tersebut memiliki manfaat besar, tetapi juga menyimpan risiko ketika informasi yang beredar ternyata tidak benar atau menyesatkan.
Karena itu, masyarakat diminta memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
“Informasi dapat diterima dalam hitungan detik melalui media sosial. Ini bisa bermanfaat, tetapi ada juga berita hoaks yang dapat merugikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi provokatif. Penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi serta membedakan fakta, opini, dan informasi yang sengaja dipelintir.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Kelompok 12, Abdul Azis, menilai ketahanan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.
“Masyarakat saat ini dihadapkan pada derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali belum disaring. Ketahanan informasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat bersama kami di legislatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, ruang digital yang sehat dapat mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Abdul Azis juga menegaskan dukungan anggota DPRD Kelompok 12 terhadap program edukasi literasi digital hingga pelosok desa.
“Kita harus pastikan warga Bantur melek digital, cerdas memilah berita, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu yang dapat memecah belah warga,” pungkasnya.
Dukungan terhadap penguatan literasi digital juga disampaikan Kepala Desa Srigonco, Didit Puji Leksono, S.Pt., S.H., M.H.
Ia berharap kegiatan serupa tidak berhenti pada satu forum, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin, misalnya setiap satu bulan sekali dengan lokasi dan waktu yang berbeda.
Menurutnya, kegiatan berkelanjutan penting untuk menjaga masyarakat Kecamatan Bantur tetap guyub, rukun, dan kondusif di tengah derasnya informasi melalui media digital.
“Forum terkait literasi digital hendaknya bisa dilaksanakan setiap satu bulan sekali, meski ruang, waktu, dan tempatnya berbeda. Tujuannya agar masyarakat Kecamatan Bantur tetap guyub rukun dan kondusif, tidak terpengaruh berita hoaks atau berita yang tidak jelas, serta mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya,” ungkapnya.
FGD berlangsung secara interaktif dan menghasilkan sejumlah rumusan taktis. Salah satunya adalah mendorong optimalisasi kelompok informasi di tingkat desa sebagai bagian dari penguatan literasi masyarakat.
Selain itu, peserta juga mendorong kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya melalui gerakan “Saring Sebelum Sharing”.
Gerakan tersebut diharapkan menjadi kebiasaan masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital, sehingga warga tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks maupun informasi yang belum jelas kebenarannya.
Penguatan literasi digital di tingkat desa pada akhirnya diharapkan mampu membangun masyarakat Bantur yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kondusivitas lingkungan di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi.
