https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1 https://wa.me/message/BV47FMX3QBOIJ1
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Selasa, 17 November 2026
  • Login
Tabloid Pilar Post
ADVERTISEMENT
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga
No Result
View All Result
Tabloid Pilar Post
No Result
View All Result
Home Hukum

MK Tegaskan Wartawan Tidak Bisa Di Jerat Pidana atau Perdata Dalam Menjalankan Profesi

Dase AR by Dase AR
20/01/2026
in Hukum, Pemerintahan
0
MK Tegaskan Wartawan Tidak Bisa Di Jerat Pidana atau Perdata Dalam Menjalankan Profesi

Jakarta, (tabloidpilarpost.com)- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung dikenai sanksi pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga:

  • Mamik Warga Sidorejo Diadukan ke Polsek Pagelaran, Wartawan Soroti Dugaan Penghinaan Profesi
  • CATATAN JURNALIS

Putusan yang dibacakan pada Senin (19/1/2026) itu mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). MK menilai ketentuan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8 UU Pers selama ini bersifat terlalu umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, sesuai kode etik, dan berdasarkan UU Pers, harus mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana atau perdata tidak boleh dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

“Penyelesaian sengketa pers wajib didahulukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers,” demikian salah satu pokok pertimbangan MK dalam putusan tersebut.

MK menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa pemberitaan secara proporsional tanpa mengancam kemerdekaan pers. Proses hukum melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila seluruh mekanisme pers tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.

Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa putusan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada wartawan. Wartawan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti tidak menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

Putusan MK ini dinilai memperkuat kepastian hukum bagi insan pers sekaligus mencegah praktik kriminalisasi terhadap wartawan yang selama ini kerap terjadi akibat sengketa pemberitaan.

Dengan adanya penegasan tersebut, MK berharap kemerdekaan pers tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk jurnalistik.

Loading

Tags: Perdata Dalam Menjalankan ProfesiWartawan
https://wa.me/qr/YHEMUDHEIEQNP1
Previous Post

Pemkot Cimahi Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Bahas Lanjutan Pembangunan Underpass Gatot Subroto

Next Post

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2025 Di Desa Sidodadi

Berita Lainnya

Mulai 20 November 2026, Fasilitas Parkir Pasar Semi Lebak Beroperasi, Pedagang Diimbau Tertib dan Tempati Lapak

Mulai 20 November 2026, Fasilitas Parkir Pasar Semi Lebak Beroperasi, Pedagang Diimbau Tertib dan Tempati Lapak

by Achmad Khotib
16/11/2026
0

LEBAK, TABLOIDPILARPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mulai melakukan penataan aktivitas perdagangan dan fasilitas parkir...

Bongkar Dugaan Pelanggaran SKP, LSM Tapak Banten Resmi Laporkan CV Zia Rizqi Bahari ke Kejati Banten dan Desak Audit PPK

Bongkar Dugaan Pelanggaran SKP, LSM Tapak Banten Resmi Laporkan CV Zia Rizqi Bahari ke Kejati Banten dan Desak Audit PPK

by Achmad Khotib
10/11/2026
0

Tabloidpilarpost.com BANTEN — Dugaan pelanggaran ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dalam pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi di lingkungan Dinas Tata Ruang...

Menguji Aturan PUPR Banten: LSM Tapak Banten Resmi Seret Dugaan Skandal SBU “Cacat Hukum” CV Abu Said Contractor ke Kejati Banten

Menguji Aturan PUPR Banten: LSM Tapak Banten Resmi Seret Dugaan Skandal SBU “Cacat Hukum” CV Abu Said Contractor ke Kejati Banten

by Achmad Khotib
10/11/2026
0

tabloidpilarpost.com SERANG, BANTEN – Sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten yang dinilai mengabaikan persoalan keabsahan kualifikasi...

Diduga dalam Proses Penyelidikan Pidsus Kejari Lebak, PT Cipadang Jayabaya Putra Utama Kembalikan Kelebihan Bayar Rp1 Miliar Usai Laporan LSM GMBI dan BPPKB Banten

Diduga dalam Proses Penyelidikan Pidsus Kejari Lebak, PT Cipadang Jayabaya Putra Utama Kembalikan Kelebihan Bayar Rp1 Miliar Usai Laporan LSM GMBI dan BPPKB Banten

by Achmad Khotib
09/11/2026
0

LEBAK, TABLOIDPILARPOST.COM – Upaya pengawalan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan. PT Cipadang Jayabaya Putra...

King Naga Apresiasi Respons Cepat PTPN Kebun Cisalak, Jenguk Anak Korban Terperosok Parit dan Siap Tanggung Biaya Medis

King Naga Apresiasi Respons Cepat PTPN Kebun Cisalak, Jenguk Anak Korban Terperosok Parit dan Siap Tanggung Biaya Medis

by Achmad Khotib
07/11/2026
0

Lebak, Banten tabloidpilarpost.com – Kepedulian dan respons cepat terhadap musibah yang menimpa warga ditunjukkan manajemen PTPN Kebun Cisalak. Langkah tersebut...

Lurah Bersama Warga Tiga RW Gelar Jumsih Gabungan, Kawasan Bawah Jembatan Dua Jadi Fokus Pembersihan

Lurah Bersama Warga Tiga RW Gelar Jumsih Gabungan, Kawasan Bawah Jembatan Dua Jadi Fokus Pembersihan

by Achmad Khotib
06/11/2026
0

LURAH BERSAMA WARGA TIGA RW GELAR JUMSIH GABUNGAN, KAWASAN BAWAH JEMBATAN DUA JADI FOKUS PEMBERSIHAN Ketua RW 06, RW 07,...

Next Post
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2025 Di Desa Sidodadi

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Realisasi Dana Desa (DD) Tahun 2025 Di Desa Sidodadi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

Berita Populer

  • Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    Cerita Diki Nugraha Pembina Utama Taksi Bluebird Bandung Barat, Ini Katanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Satpol-PP KBB Tertibkan Baliho Tidak Berijin, Termasuk Baliho Hengki Kurniawan, Ini Kata Kasatpol PP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua DPC Organda Bandung Barat Menyesalkan atas Kurangnya Koordinasi dengan Bluebird

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Korban Kecelakaan Kerja PT Migook Indonesia Dan Keluarga Akhirnya Sepakat Secara Kekeluargaan.

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aroma Busuk Korupsi di Desa Cihaurkuning: Dana BUMDes Ratusan Juta Diduga Digondol!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

  • Daerah
  • Hukum
  • Informasi
  • Kasus
  • Keagamaan
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Olah Raga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilar Bali
  • Pilar Banten
  • Pilar Bengkulu
  • Pilar Jabar
  • Pilar Jakarta
  • Pilar Jambi
  • Pilar Jateng
  • Pilar Jatim
  • Pilar Kalimantan
  • Pilar Lampung
  • Pilar Maluku
  • Pilar NTB
  • Pilar NTT
  • Pilar Papua
  • Pilar Riau
  • Pilar Riou
  • Pilar Sulawesi
  • Pilar Sumatra Selatan
  • Pilar Sumatra Utara
  • Pilar Tangerang
  • Politik
  • Sosial
  • Uncategorized
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Penawaran Pemasangan Iklan
  • Kontak Kami
Pasang Iklan : 0882-2436-0931

© 2021 tabloidpilarpost.com

  • Login
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Kesehatan
  • Politik
  • Hukum
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Olah Raga

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In