Wonosobo, (tabloidpilarpost.com) – Guyuran hujan deras yang mengguyur Kecamatan Wadaslintang tak menyurutkan semangat warga Dusun Limbangan, Desa Tirip. Di bawah koordinasi Kepala Dusun Limbangan, Mujiyo, warga bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto turun langsung ke jalan untuk melakukan pembangunan secara swadaya, meski hanya bermodalkan peralatan sederhana.
Kegiatan gotong royong tersebut bukan sekadar kerja bakti biasa. Ia menjelma menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan, ketika warga desa harus mengandalkan iuran mandiri demi akses jalan yang layak, di tengah gencarnya program pembangunan dan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat.
Aksi kolektif warga ini memantik pertanyaan besar mengenai ketepatan sasaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Program yang digadang-gadang untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga pelosok desa, justru belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Dusun Limbangan.
Meski demikian, Mujiyo bersama warganya memilih untuk tidak berpangku tangan. Di tengah hujan dan kondisi jalan yang licin, mereka tetap bekerja agar akses jalan dapat dilalui oleh masyarakat. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah semangat swadaya rakyat harus terus menutup kekosongan peran negara?
“Kami tetap semangat meski hujan dan alat seadanya. Yang penting jalan bisa dilalui. Tapi kami juga berharap keadilan anggaran itu benar-benar sampai ke ujung desa kami,” ungkap salah satu warga di sela kegiatan.
Keterlibatan mahasiswa KKN Unsoed dalam kegiatan tersebut semakin menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di Desa Tirip membutuhkan perhatian serius. Para mahasiswa menyaksikan secara langsung bagaimana keterbatasan akses jalan berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Kehadiran mereka juga menjadi refleksi bahwa persoalan infrastruktur desa bukan sekadar catatan administratif, melainkan masalah riil yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Fenomena pembangunan jalan secara swadaya ini dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Diperlukan langkah konkret agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, antara lain: Evaluasi ketepatan sasaran Dana Desa dan ADD agar menyentuh infrastruktur vital di tingkat dusun, Audit dan transparansi distribusi anggaran, khususnya pada sektor pembangunan fisik, Respons cepat pemerintah daerah terhadap wilayah dengan tingkat urgensi tinggi seperti Kecamatan Wadaslintang.
Warga Dusun Limbangan, Desa Tirip, telah menunjukkan keteladanan dalam semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menegaskan bahwa pembangunan desa tidak bisa terus dibebankan pada swadaya masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada para pemangku kebijakan. Akankah suara warga di bawah guyuran hujan ini benar-benar didengar, atau kembali tenggelam di balik laporan anggaran?
