Muara Enim, (tabloidpilarpost.com) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kabupaten Muara Enim pada Kamis, 2025, berubah menjadi momentum kritik publik. Di tengah perayaan yang turut dihadiri 17 bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan serta Gubernur Sumsel H. Herman Deru, massa yang tergabung dalam Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Muara Enim.
Koordinator aksi, H. Adriansyah, menyampaikan tiga tuntutan utama yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu:
- Dugaan pengkondisian lelang proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga diarahkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Dugaan penggunaan material ilegal dalam berbagai proyek pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Dugaan mal-administrasi oleh Bapenda terkait penarikan pajak Galian C terhadap penyedia jasa proyek—yang menurut massa, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurut Adriansyah, kehadiran para kepala daerah dan gubernur di momen perayaan ini menjadi waktu tepat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik-praktik tersebut.
“Kami meminta Bupati bertanggung jawab atas berbagai dugaan pengkondisian proyek. Penarikan pajak Galian C kepada pemborong harus dihentikan karena SK Gubernur hanya berlaku bagi pemegang IUP. Selain itu, kami mendesak Dinas PUPR menghentikan penggunaan material ilegal pada proyek pemerintah,” ujarnya.
Adriansyah juga mengingatkan kembali komitmen Bupati Muara Enim yang pernah disampaikan di Gedung KPK mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Kepada DPRD, massa aksi menegaskan agar fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menyoroti potensi penyimpangan dalam pokok pikiran (Pokir) anggota dewan, yang secara aturan sah, namun dalam praktiknya kerap disebut rawan percaloan atau keterlibatan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Aksi tersebut menjadi wajah lain dari peringatan HUT Kabupaten Muara Enim—sebuah pesan kuat dari masyarakat bahwa di balik kemeriahan perayaan, tuntutan akan transparansi, integritas, dan keberanian pemerintah memberantas praktik korupsi tetap menggema.
Jurnalis: Rozi
