Bogor,(tabloidpilarpost.com) – Skandal lingkungan besar sedang terjadi di Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pengolahan emas ilegal di Kampung Cisalak, Desa Cisarua, diduga mencemari Kali Ciberang yang bermuara ke Waduk Karian – sumber air bersih vital bagi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan limbah beracun penuh bahan kimia berbahaya dialirkan langsung ke sungai tanpa pengolahan.
Ini bukan sekadar pencemaran, tapi pembunuhan massal secara perlahan. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, diracuni demi keuntungan segelintir mafia tambang.
Salah satu lokasi yang disorot kuat terhubung dengan pengusaha lokal berinisial Bos Empik. Alih-alih bertanggung jawab, Bos Empik justru memilih bungkam dan memblokir nomor wartawan. Sikap arogan ini semakin menegaskan dugaan bahwa bisnis haram ini mendapat “bekingan” dari pihak-pihak tertentu.
“Warga hanya bisa pasrah melihat air sungai berubah. Kalau dibiarkan, anak cucu kami yang akan jadi korban,” ungkap seorang warga dengan nada getir.
Namun yang lebih memalukan, aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor hingga kini tak juga bergerak. Seolah-olah buta dan tuli, padahal aturan hukum sudah sangat jelas:
UU Minerba No. 3/2020 Pasal 158: Penambangan tanpa izin = 5 tahun penjara + denda Rp100 miliar.
UU PPLH No. 32/2009 Pasal 98: Pencemar lingkungan = 3–10 tahun penjara + denda Rp3–10 miliar.
UU Tipikor: Aparat/pejabat yang “main mata” bisa dijerat 20 tahun penjara.
Lalu mengapa sampai sekarang tambang emas ilegal ini masih beroperasi? Jawabannya hanya dua: aparat tidak mampu atau memang sengaja melindungi mafia tambang.
Media menegaskan: jika negara terus diam, berarti negara ikut menjadi pelaku kejahatan ini.
Tidak ada alasan lain. Aktivitas tambang emas ilegal di Sukajaya harus segera DITUTUP TOTAL. Pelaku utamanya wajib DITANGKAP dan oknum aparat/pejabat yang membiarkan harus DIADILI.
Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal harga diri negara. Apakah hukum masih berlaku di negeri ini, atau mafia tambang sudah menguasai semuanya?
