Pandeglang, (tabloidpilarpost.com) – Polemik dugaan ASN rangkap jabatan di Kecamatan Sindangresmi kian memanas dan berubah menjadi sorotan serius publik. Penundaan audiensi terbuka yang sedianya menjadi ruang klarifikasi justru memicu gelombang kritik tajam terhadap sikap Camat Sindangresmi yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat, Juamat (29/05/2026).
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, masyarakat kini mulai mempertanyakan keberanian pemerintah kecamatan dalam menegakkan disiplin birokrasi di lingkungan internalnya sendiri.
Kritik semakin mencuat setelah beredarnya pesan warga melalui grup WhatsApp yang menyuarakan kekecewaan terhadap kepemimpinan camat terkait isu “dobel job” atau rangkap jabatan ASN yang ramai diperbincangkan publik.
«“Camat tidak tegas menyikapi soal dobel job, makanya masyarakat menilai kepemimpinannya tidak becus,” .Ujar salah satu masyarakat
Pernyataan tersebut sontak menyulut perhatian berbagai kalangan. Aktivis, tokoh masyarakat, hingga warga mulai mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan persoalan yang dinilai menyangkut integritas aparatur dan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan.
Awalnya, masyarakat berharap audiensi terbuka menjadi wadah transparansi dan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kecamatan di hadapan publik. Namun harapan tersebut berubah menjadi tanda tanya besar setelah agenda audiensi mendadak ditunda dengan alasan Camat Sindangresmi tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.
Alih-alih meredam situasi, penundaan itu justru memperkeruh suasana dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik menilai, persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik seharusnya dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan sikap yang dianggap menghindari ruang dialog.
“Kalau memang tidak ada persoalan, kenapa harus takut membuka ruang audiensi? Publik hanya ingin kejelasan dan ketegasan,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini pun berkembang menjadi tekanan moral terhadap pemerintah kecamatan. Sejumlah warga menilai seorang pemimpin semestinya hadir di tengah masyarakat ketika muncul polemik yang menyangkut kepentingan publik, bukan justru menghilang di saat masyarakat menunggu penjelasan.
Isu ASN rangkap jabatan kini bukan lagi sekadar perbincangan biasa. Masyarakat mulai mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran yang berkembang agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
Di tengah derasnya kritik yang terus bergulir, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah birokrasi serta memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kecamatan Sindangresmi belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai kritik dan tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah daerah untuk menjawab kegelisahan masyarakat secara terbuka dan transparan. Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka dan langkah konkret dari pihak terkait, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan akan semakin terkikis.
