Lebak, (tabloidpilarpost.com)- Ketidakhadiran Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak memicu sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Aktivis yang dikenal vokal, King Naga, secara terbuka mendesak agar Korwil BGN Lebak segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak menghormati forum resmi lembaga legislatif.
RDP yang digelar pada Kamis (12/3/2026) di ruang rapat DPRD Lebak tersebut sejatinya menjadi forum penting untuk membahas sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Lebak.
Program strategis nasional itu diharapkan berjalan secara transparan dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya, pihak Korwil BGN Lebak tidak terlihat menghadiri undangan resmi DPRD tersebut. Ketidakhadiran tersebut memunculkan tanda tanya di tengah forum yang dihadiri berbagai unsur organisasi masyarakat, aktivis, serta instansi pemerintahan.
Berdasarkan dokumen daftar hadir rapat, sejumlah perwakilan dari berbagai unsur tercatat hadir, di antaranya dari LSM, FORWATU, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
Nama King Naga dari LSM GMBI juga tercatat sebagai salah satu peserta yang hadir dalam forum tersebut.
Dalam keterangannya kepada Kaperwil Banten Tabloid Pilar Post, Achmad Khotib, King Naga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Korwil BGN Lebak yang dinilai tidak menghormati forum resmi lembaga legislatif.
“Ini forum resmi negara yang difasilitasi DPRD sebagai representasi rakyat. Ketika undangan resmi sudah dilayangkan untuk membahas program strategis seperti MBG, seharusnya pihak Korwil BGN hadir dan memberikan penjelasan. Ketidakhadiran ini justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, sikap mangkir dari forum resmi tersebut bukan hanya mencerminkan lemahnya tanggung jawab pejabat di daerah, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi perhatian nasional.
“Kalau pejabat yang bertanggung jawab di daerah saja tidak berani hadir dalam forum evaluasi, bagaimana publik bisa percaya bahwa program ini berjalan dengan baik? Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” ujarnya.
Atas dasar itu, King Naga meminta pihak Badan Gizi Nasional di tingkat pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Korwil BGN Kabupaten Lebak.
“Jika memang tidak profesional dan tidak menghargai lembaga negara, maka sudah seharusnya BGN pusat mengambil langkah tegas. Copot Korwil BGN Lebak sebelum program MBG di daerah ini benar-benar rusak karena kelalaian oknum pejabat,” tegasnya.
Dalam catatan rapat yang tertuang pada dokumen daftar hadir, agenda RDP tersebut rencananya akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh unsur terkait, termasuk Kodim 0603 Lebak, Satgas MBG Lebak, serta pihak Korwil dan Koordinator BGN se-Kabupaten Lebak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Korwil Badan Gizi Nasional Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadirannya dalam forum RDP yang digelar di DPRD Lebak.
Situasi ini pun menjadi perhatian publik. Banyak pihak berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lebak dapat berjalan secara terbuka, akuntabel, serta tidak tercoreng oleh sikap pejabat yang dinilai tidak kooperatif terhadap lembaga negara maupun aspirasi masyarakat.
