Palembang, (Tabloidpilarpost.com),Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Merdeka (BARA Merdeka) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Kamis (12/2/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi itu, massa memasang sejumlah poster di pagar depan gedung Kejati Sumsel dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka mendesak Kejati Sumsel agar lebih aktif mengawasi serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan pada proyek-proyek nasional, khususnya di sektor pendidikan di Kabupaten Muara Enim.
Koordinator aksi, Yudi Taba, menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah sampel dan data dugaan ketidaksesuaian realisasi dana revitalisasi di SMP Negeri 3 Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Proyek tersebut diketahui memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.020.700.000 (satu miliar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
Dalam pernyataannya, BARA Merdeka Sumsel menyampaikan tiga tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Pertama, mendesak Kejati Sumsel membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kegiatan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN 3 Tanjung Agung Tahun Anggaran 2025.
Kedua, meminta Kejati Sumsel memanggil oknum Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Muara Enim, KPA, PPK, serta pihak pelaksana proyek terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili oknum ASN Kepala Sekolah SMPN 3 Tanjung Agung serta pihak konstruksi yang terindikasi terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Yudi Taba menegaskan, pihaknya menduga proyek revitalisasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Muara Enim lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dibanding memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan. Ia juga menyoroti indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga berpotensi menghasilkan kualitas bangunan yang rendah.
“Aparat penegak hukum harus menunjukkan keberanian dan independensi. Jangan sampai proyek nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan justru menjadi ladang bancakan,” tegas Yudi dalam orasinya.
Aksi demonstrasi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. BARA Merdeka Sumsel menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan maupun pihak terkait lainnya.
