Lebak, (tabloidpilarpost.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar Forum Komunikasi Publik membahas rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Multatuli lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Selasa (11 November 2025).
Forum ini membahas rencana penataan pedagang yang berjualan di ruas Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Tirtayasa, serta pelataran Pasar Rangkasbitung, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan wartawan, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perangkat daerah, unsur TNI–Polri, serta perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemkab Lebak. Forum ini juga menjadi ajang sosialisasi menjelang pelaksanaan penataan PKL yang dijadwalkan pada 17 November 2025 mendatang.
Ketua Paguyuban PKL Rangkasbitung, Dedi, berharap proses pemindahan atau relokasi para pedagang dapat berjalan aman dan lancar. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pedagang dan pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Sementara itu, Lukam Nulhakin, salah satu peserta forum, mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan PKL. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu segera disikapi agar tercipta keteraturan di wilayah perkotaan.“Kami berharap pemerintah juga memperhatikan persoalan parkir di Jalan Sunan Kalijaga,” ujarnya.
Lukam menambahkan, penataan tidak hanya fokus pada relokasi PKL dan parkir, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi drainase.
“Jangan sampai setiap kali hujan turun muncul genangan air yang bisa mengakibatkan banjir,” tegasnya.
Di sisi lain, Mujahidin, peserta lainnya, menilai kebijakan relokasi PKL di Rangkasbitung sudah cukup baik dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban serta keindahan kota.
Dari unsur organisasi masyarakat, perwakilan Badak Banten (BB), Bangkol, menyoroti dampak relokasi terhadap para pekerja informal.
“Kalau relokasi ini sudah dilakukan, kami mohon pemerintah juga memperhatikan para pekerja kuli panggul yang jelas akan terdampak,” ujarnya.
