Jakarta,(tabloidpilarpost.com) – Isu kartel pangan yang kerap mengganggu stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok kembali mencuat. Menyikapi hal ini, sejumlah akademisi dari IKIP menyerukan kolaborasi bersama pemerintah dan petani untuk membangun sistem pangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam seminar nasional bertajuk *“Kedaulatan Pangan dan Tantangan Kartel di Indonesia”* yang digelar di Kampus IKIP Jakarta, Senin (8/9/2025), para akademisi menekankan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan riset dalam memutus rantai ketergantungan pada kartel.
Rektor IKIP menyampaikan bahwa persoalan kartel pangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga menyangkut keadilan sosial.
“Ketika distribusi pangan dikendalikan segelintir pihak, maka petani dirugikan dan masyarakat menanggung harga mahal. Oleh karena itu, kampus, pemerintah, dan petani harus berdiri bersama untuk melawan praktik tidak sehat ini,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem rantai pasok pangan dengan digitalisasi, peningkatan akses logistik, serta pengawasan distribusi. “Kita tidak boleh kalah oleh permainan kartel. Data dan teknologi akan menjadi senjata kita untuk memastikan pangan sampai ke masyarakat dengan harga wajar,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
Sementara itu, perwakilan petani yang hadir menekankan pentingnya **peran koperasi** sebagai wadah kolektif untuk memperkuat posisi tawar petani. “Kalau petani bersatu lewat koperasi, kartel tidak akan bisa menekan harga gabah atau hasil pertanian,” ujar Ketua Kelompok Tani dari Jawa Tengah.
Seminar ini menghasilkan seruan bersama:
1. Penguatan riset dan inovasi kampus untuk mendukung kemandirian pangan.
2. Komitmen pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan distribusi.
3. Pemberdayaan koperasi petani untuk melawan dominasi kartel.
4. Edukasi masyarakat agar memilih produk lokal sebagai bentuk dukungan.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan sistem pangan yang berdaulat, bebas dari permainan kartel, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
