Pandeglang, Banten,(tabloidpiolarpost.com) – Rencana pembuangan 500 ton sampah per hari dari Kota Tangerang Selatan ke Kabupaten Pandeglang menuai gelombang penolakan dari warga setempat. Penolakan muncul menyusul MoU antara Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Pandeglang yang memungkinkan armada truk sampah melintasi kawasan pemukiman warga melalui akses Tol Rangkasbitung–Bangkonol.
Sejumlah warga dari 11 desa yang akan terdampak menyatakan keberatan, dan bahkan mulai menyiapkan aksi boikot dan pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan.
Salah satu warga Selaraja, Alpad Darmawan, menyampaikan kekhawatirannya atas potensi pencemaran lingkungan dan terganggunya kenyamanan hidup warga akibat truk-truk pengangkut sampah.
“Nggak kebayang bau sampah menyengat, air lindi tercecer, hingga tumpahan sampah di jalanan. Kami tidak mau jadi korban atas keuntungan segelintir pihak!” tegas Alpad.
Hal senada disampaikan Daman, warga Baros Warunggunung, yang dengan tegas menyatakan akan melakukan tindakan blokade jika armada truk tetap dipaksakan melintas di jalur pemukiman warga.
“Buat jalur sendiri kalau memang harus kirim sampah! Kalau tetap maksa lewat sini, saya sendiri yang akan koordinasi aksi blokir jalan lewat Forwatu Banten!” ujar Daman dengan nada geram.
Forwatu Banten Siapkan Aksi Simbolik & Konsolidasi
Organisasi masyarakat Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten, yang menjadi salah satu inisiator gerakan penolakan, menyatakan tengah menyiapkan aksi lanjutan untuk merespons keresahan masyarakat.
“Kami sedang menyusun aksi simbolik bertajuk ‘Ngariung Bareng Warga Bangkonol’ yang akan digelar pada Kamis, 7 Agustus 2025. Ini akan menjadi wadah konsolidasi dan penjaringan aspirasi warga terdampak,” ungkap Agus Sugianto Wibowo, Humas Forwatu Banten.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa keresahan warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan organisasi untuk mendorong aksi pemblokiran jalur truk sampah.
“Kami setuju bahwa aspirasi warga harus didengar. Usulan pemblokiran jalan akan kami bawa ke pembahasan internal Forwatu Banten untuk jadi aksi bersama jika diperlukan,” tegas Agus.
Warga Tegaskan Penolakan
Gelombang penolakan dari masyarakat menunjukkan bahwa proyek pembuangan sampah lintas daerah ini belum memiliki komunikasi yang optimal dengan warga terdampak. Warga meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan memastikan bahwa aspek lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan warga lokal menjadi prioritas utama.
Jika tuntutan tidak diindahkan, aksi pemblokiran dan penolakan truk sampah dipastikan akan berlangsung dalam waktu dekat.
(Redaksi)
