Nunukan, (Tabloidpilarpoat.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, membahas terkait ketersediaan ketersediaan Obat- obatan di RSUD Nunukan dan hal- hal lain yang dianggap penting, di Ruang Rapat Ambalat I Kantor DPRD, Rabu (05/06/2024).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa dipimpin Ketua Komisi III, Hamsing, S.IP turut hadir kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Nunukan, Hj. Miskia, Bagian TU RSUD, Muhammad Sale beserta Staf, Inspektorat, bagian Hukum dan bagian Keuangan Pemkab.
Dalam kesempatan tersebut, Kadinkes Nunukan, Hj Miskia menyampaikan bahwa dinamika persoalan yang terjadi merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara step by step.
“Dari semua masukan, dan kami sepakat kita tidak perlu kebelakang, karena semuanya sudah terjadi. Jadi bagaimana sekarang kita harus atasi. Terus terang utang kami masih ada, dan kami juga lagi bersamaan proses akreditasi RSUD,” ucap Miskia.
“Selanjutnya yang urgent sekarang ini adalah kami harus membayar lampu, air dan tabung oksigen serta obat-obatan. Kalau yang lainnya kami sudah komunikasikan, termasuk Cleaning Service (CS) kami sudah koordinasikan ke pihak ketiga dan kami akan bayarkan di akhir bulan,” tambahnya.
Sedangkan terkait stok obat- obatan, Miskia menuturkan, masih mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan.
“Memang nanti ada pergeseran anggaran tambahan obat. Tapi kami tetap harus mencari solusi bagaimana untuk memenuhi obat- obatan ini. Karena yang kami butuhkan penanganan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan Andi Krislina, menanggapi dengan optimisme agar persoalan yang terjadi bisa diselesaikan agar nama Kabupaten Nunukan tetap terjaga.
“Memang ada pelunasan utang yang harus kita bayarkan. Kalau ada utang jangan ditambah lagi. Nama baik Kabupaten Nunukan kita jaga, jangan sampai viral.
Pemkab Nunukan harus berikan win win solution. Yang statusnya emergency harus kita carikan solusi cepat,” ujar politisi partai PKS ini.
Selanjutnya, Ahmad Triyadi Anggota DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan, ternyata banyak permasalahan yang terjadi di RSUD, utamanya masalah gaji CS dan Obat- obatan.
“Setelah kami turun sidak ke RSUD Nunukan, selain masalah pembayaran gaji CS, ada masalah obat-obatan. Harusnya tidak ada utang, RSUD Nunukan itu luar biasa kerjanya,” sebutnya.
“Kami berharap ada pergeseran anggaran untuk menyelesaikan utang RSUD Kabupaten Nunukan, itu nanti di tangani bagian keuangan dan hukum pemkab serta inspektorat, entah itu nanti bunyinya dana hibah dan lainnya sesuai aturan regulasi yang jelas.
Pelayanan rumah sakit harus tetap berjalan, kemudian tidak ada yang dibedakan saat melayani pasien, semuanya sama,” tambah Ahmad Triyadi.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing berharap kepada Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Nunukan yang baru tidak mengikuti jejak langkah manajamen yang lama.
“Kita sudah rasakan apa yang terjadi, untuk manajemen RSUD Nunukan yang lama biarlah itu menjadi urusan aparat penegak hukum. Alhamdulillah hari ini sudah ada solusi bersama,” imbuhnya. (Rdm).
