Nunukan,(Tabloidpilarpost.com)-Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid didampingi Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, H. Hanafiah, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus menghadiri undangan secara virtual kegiatan Kick off Meeting Teknis Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 bersama Lab. Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) sebagai pendamping, di ruang pertemuan VIP lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Senin (29/01/2024).
Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud agar program- program reformasi birokrasi yang telah dirancang sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, kompeten dan melayani.
Turut hadir Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah (Sekda) Serfianus dan para kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Penilaian SAKIP di Kabupaten Nunukan masih dengan Nilai B, Bupati Nunukan berharap di akhir masa jabatannya akan ada kenaikan.
“Terkait dengan beberapa komitmen kami agar bagaimana SAKIP di Nunukan ini bisa terus membaik sebenarnya saya sebagai pimpinan dari apa yang kita peroleh saya cukup bersyukur tetapi ya namanya pimpinan tentu kita kan harus berpikir targetnya harus semakin meningkat semakin lebih membaik lagi dengan yang ada.
Saya juga merasa seluruh aparatur kita juga cukup bekerja dan sebenarnya komitmen dari kemauan mereka itu juga sangat tinggi sekali namun memang ada beberapa seperti mungkin regulasi- regulasi kemudian syarat- syarat Indikator dan sebagainya yang memang juga semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan juga terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya”, ujar Laura.
Disampaikan oleh Tim LKP3 kepada Bupati Nunukan bahwa sejak tahun 2020 sampai 2023 penilaian SAKIP Kabupaten Nunukan masih di angka B di sekitar angka 60,9 – 2020 sampai di 2023 itu 64,30, artinya pergerakannya hanya satu digit dan pergeseran Tahun 2021 – 2022 itu ada perubahan metode penilaian akibat perubahan aturan dengan pendekatan yang lebih mudah tetapi mendapat nilainya lebih susah.
“Nah ini nanti yang kita perlu sampaikan bagaimana strategi budaya dan juga seni dalam melakukan evaluasi SAKIP karena ada perubahan regulasi dan perubahan pendekatan penilaian artinya dalam kurun waktu 4 tahun sudah berprogres, saya membaca proses tetapi tidak bisa memaksimalkan artinya kalau kita mau mengejar pada posisi BB untuk SAKIP, kita masih membutuhkan sekitar tiga bagian poin untuk bisa mencapai angka 7,” ujarnya.
Dijelaskan juga sebagai proses transisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SKAP) berfokus pada perbaikan manajemen kinerja dalam suatu Instansi Pemerintah, mulai dari Perencanaan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi.
Sementara, SKAP menekankan pada aspek kolaboratif dan sinergi antara seluruh instansi pemerintah dalam mencapai kinerja pemerintah”.
(Rdm/Prokompim).
