tabloidpilarpost.com LEBAK, BANTEN — Persoalan tanah warisan almarhumah Supriah binti Adikun di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, kembali menjadi perhatian serius. Kali ini, desakan tegas diarahkan kepada PT Cemindo Gemilang agar segera menghentikan aktivitas di atas lahan yang menjadi objek perkara dan mengembalikannya kepada pihak ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik sah.
Desakan tersebut disampaikan Rahmat Sorialam Harahap, S.H., M.H., selaku kuasa hukum ahli waris sekaligus pelapor, menyusul kegiatan gelar dan peninjauan langsung di lokasi perkara pada Rabu, 4 November 2026.
Peninjauan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan yang menyeret mantan Kepala Desa Pamubulan beserta sejumlah perangkat desa yang diduga terlibat dalam persoalan administrasi dan dokumen kepemilikan tanah.
Dalam keterangannya kepada tim TabloidPilarPost.com, pendiri gerindra & pengurus DPP gerindra tersebut menegaskan bahwa pihaknya meminta PT Cemindo Gemilang segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, perusahaan harus mengembalikan tanah kepada ahli waris atau memberikan ganti kerugian yang layak atas penggunaan lahan selama ini.
“Kembalikan tanah tersebut atau kalian bayar ganti untung atas tanah yang sudah digunakan selama ini. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, ya bayar!” tegas Rahmat.
Tidak hanya menyampaikan tuntutan secara lisan, pihak ahli waris bahkan telah membuat pernyataan sikap tertulis. Dalam pernyataan tersebut, ahli waris menegaskan akan mengambil langkah menduduki lahan apabila tanah yang mereka klaim sebagai hak waris keluarga tidak dikembalikan.
Dalam peninjauan lapangan yang berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, Rahmat kembali menegaskan bahwa titik lokasi yang menjadi objek laporan polisi di Polda Banten berada di lokasi tersebut.
Ia menyebut persoalan dokumen pertanahan yang dilaporkan telah menjadi bagian dari pemeriksaan dan peninjauan bersama. Bahkan, menurut keterangannya, persoalan tersebut turut disaksikan oleh pihak PT Cemindo Gemilang yang diwakili petugas lapangan saat kegiatan berlangsung.
Rahmat mempertanyakan dasar penguasaan perusahaan terhadap lahan tersebut. Sebab, menurut pihak ahli waris, tanah itu diduga diperoleh melalui transaksi dengan pihak yang bukan pemilik sebenarnya.
Ia juga menyoroti dugaan manipulasi data dan aspek keperdataan pertanahan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah tersebut.
“Perkara ini sudah jelas titik lokasinya. Persoalan surat-surat tanah yang kami laporkan juga sudah terlihat dalam peninjauan. Lalu, apa hak Cemindo menguasai tanah tersebut apabila tanah itu diduga dibeli dari pihak yang bukan pemilik sebenarnya?” ungkap Rahmat.
Lebih jauh, Rahmat S Harahap dan team hukum menyampaikan pandangan hukumnya mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang diduga menggunakan atau memanfaatkan objek yang berkaitan dengan tindak pidana.
Ia merujuk pada Pasal 480 KUHP lama serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk Pasal 591 dan Pasal 593. Selain itu, ia juga menyinggung Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk mengkaji kemungkinan keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur pidana.
Di tengah bergulirnya penanganan perkara, Rahmat secara terbuka mendesak Polda Banten agar segera memberikan kepastian hukum atas laporan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan tersebut.
Ia meminta penyidik segera menentukan dan menetapkan status hukum Suhandi Cs apabila berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup dan terpenuhi unsur pidana.
Rahmat menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian secara baik-baik dengan PT Cemindo Gemilang. Ia mengaku menghargai keberadaan perusahaan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian bangsa, tetapi menurutnya kegiatan usaha juga harus menghormati hak-hak masyarakat dan ketentuan hukum.
“Saya berharap baik-baik dengan pihak Cemindo Gemilang. Kita menghargai mereka sebagai motor ekonomi bangsa, tetapi harus dengan cara yang baik. Saya mendesak Polda Banten untuk segera menentukan dan menetapkan Suhandi Cs menjadi tersangka apabila unsur dan bukti hukumnya telah terpenuhi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat mengimbau seluruh pihak yang berada di kubu ahli waris agar tetap menjaga kondusivitas, tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum, serta memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara tersebut.
Namun demikian, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang diharapkan.
Rahmat juga melontarkan peringatan mengenai kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ruang publik yang lebih luas, termasuk menggelar aksi demonstrasi di Bursa Efek Indonesia apabila tidak ada penyelesaian yang diharapkan.
“Jangan sampai kami demo di Bursa Efek. Bagaimana nanti saham kalian, bagaimana pasar dan para investor melihat dinamika persoalan ini?” ucap Rahmat.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pihak ahli waris tidak ingin persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Mereka menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian atas hak tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga almarhumah Supriah binti Adikun.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal penting: bagaimana respons PT Cemindo Gemilang terhadap tuntutan pengembalian tanah tersebut dan sejauh mana Polda Banten menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan yang menjadi pokok perkara.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut penguasaan sebidang tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hak, perlindungan terhadap ahli waris, serta komitmen penegakan hukum dalam menyelesaikan dugaan persoalan pertanahan.
Publik menanti transparansi, keberanian penegakan hukum, dan penyelesaian yang adil berdasarkan fakta serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN REDAKSI — HAK JAWAB DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi terkait perkara yang disampaikan kepada redaksi. Seluruh dugaan tindak pidana maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang seluas-luasnya kepada PT Cemindo Gemilang, Suhandi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian dari penghormatan terhadap prinsip keberimbangan serta tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
