Malang – (tabloidpilarpost.com) – Yulis Nurhayati mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten Malang terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur administrasi Pemerintah Desa Clumprit dalam proses penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 326 Tahun 2015.
Permohonan tersebut pertama kali disampaikan pada 28 September 2026. Namun, hingga 9 November 2026, Yulis menyatakan belum menerima jawaban resmi mengenai perkembangan maupun tindak lanjut permohonannya.
Dalam surat permohonan itu, Yulis meminta Inspektorat Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses administrasi Pemerintah Desa Clumprit pada 2015, termasuk menelusuri kewenangan dan keterlibatan mantan Kepala Desa serta mantan Sekretaris Desa yang saat itu bertugas.
Sedikitnya terdapat tujuh poin yang dimohonkan untuk diperiksa, yakni:
- Proses administrasi penerbitan AJB Nomor 326 Tahun 2015.
- Kewenangan dan keterlibatan mantan Kepala Desa Clumprit.
- Peran mantan Sekretaris Desa dalam proses administrasi tersebut.
- Keberadaan, kelengkapan, serta keaslian arsip administrasi desa.
- Kesesuaian prosedur administrasi dengan ketentuan yang berlaku.
- Kesesuaian penggunaan APHB Nomor 127 Tahun 2015 dengan AJB Nomor 326 Tahun 2015.
- Pertanggungjawaban aparatur desa yang terlibat dalam proses administrasi tersebut.
Yulis menilai pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mengungkap secara jelas bagaimana proses administrasi penerbitan AJB tersebut berlangsung, termasuk memastikan apakah seluruh dokumen pendukung dan tahapan administrasinya telah sesuai ketentuan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Yulis menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani AJB tersebut sebagai pihak penjual dan tidak pernah hadir dalam proses jual beli sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dipersoalkan.
Atas dasar itu, Yulis meminta Inspektorat tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memanggil dan meminta klarifikasi mantan Kepala Desa serta mantan Sekretaris Desa Clumprit yang diduga mengetahui proses administrasi pada saat itu.
Belum adanya jawaban resmi yang diterima Yulis hingga 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan penanganan permohonan tersebut.
Apakah permohonan pemeriksaan sudah ditelaah? Apakah Inspektorat telah melakukan verifikasi awal terhadap dokumen yang disampaikan? Ataukah masih terdapat tahapan administrasi yang harus dilengkapi sebelum pemeriksaan dilakukan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar pemohon memperoleh kepastian mengenai status pengaduannya sekaligus memastikan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan keterangan Yulis, dirinya masih menunggu informasi resmi dari Inspektorat Kabupaten Malang mengenai perkembangan permohonan pemeriksaan tersebut.
Tabloid Pilar Post membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Malang, Pemerintah Desa Clumprit, mantan Kepala Desa, mantan Sekretaris Desa, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.
Klarifikasi diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai proses penerbitan AJB Nomor 326 Tahun 2015, kesesuaian administrasi dengan APHB Nomor 127 Tahun 2015, serta status permohonan pemeriksaan yang diajukan Yulis Nurhayati.
Perlu ditegaskan, permohonan pemeriksaan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Seluruh dugaan dan persoalan dokumen masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak yang berwenang.
Kini, publik menantikan kejelasan: sejauh mana Inspektorat Kabupaten Malang menindaklanjuti permohonan pemeriksaan tersebut?
