Bantaeng, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi untuk membahas kondisi distribusi BBM dan LPG 3 Kg yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, dan dihadiri Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso, Kapolres Bantaeng Andi Mayasari Patongai, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Dr. H. Muhammad Tafsir, Pejabat Fungsional Jaksa Kajari Bantaeng Abi Rafdi Zhahiri, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bantaeng Andi Sjafruddin Magau, para kepala OPD, camat, lurah, agen LPG serta pihak SPBU.
Rakor tersebut digelar sebagai respons pemerintah atas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU serta keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 Kg.
Dalam rapat, pihak SPBU menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan stok BBM masih dalam kondisi aman. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat menyebabkan stok di sejumlah SPBU lebih cepat terserap sehingga antrean kendaraan berlangsung hingga larut malam.
Bupati Bantaeng mengatakan, berdasarkan laporan dari sejumlah SPBU, stok BBM rata-rata habis sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 WITA.
“Sebenarnya stoknya ini tidak terganggu, cuma memang kebutuhannya yang meningkat. Jadi stoknya aman karena tadi dari semua SPBU menyampaikan tidak ada yang kuotanya dikurangi. Malah ada satu yang ditambah yakni dari pihak SPBU Parasula,” ujar Bupati.
Pemkab Bantaeng membuka peluang penambahan kuota BBM bagi SPBU yang memang mengalami peningkatan kebutuhan.
Bupati menyatakan pemerintah daerah siap memberikan rekomendasi apabila terdapat SPBU yang mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina.
“Kalau memang teman-teman butuh, ajukan saja. Nanti suratnya kita setujui untuk dikirim ke Pertamina untuk ditambah kuotanya,” katanya.
Selain membahas ketersediaan BBM, rapat juga mengevaluasi langkah pengendalian antrean. Sejumlah SPBU telah menerapkan pembatasan berdasarkan pelat nomor kendaraan, termasuk sistem ganjil-genap.
Bupati mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai mulai membantu mengurai kepadatan kendaraan.
“Terima kasih sudah menerapkan sistem ganjil genap. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangi antrean dan berkurangnya kemacetan. Kasihan masyarakat yang harusnya mengantar anaknya ke sekolah, pergi ke kantor, bekerja, akhirnya terhambat karena masalah antrean di SPBU,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam rakor adalah distribusi LPG 3 Kg. Pemkab Bantaeng menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi dan penjualan LPG bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Bahkan, dalam rapat terungkap adanya LPG 3 Kg yang disebut dijual dengan harga mencapai Rp35.000 per tabung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat LPG 3 Kg merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Bupati meminta seluruh agen LPG meningkatkan pengawasan terhadap pengecer di wilayah masing-masing.
Agen juga diminta kembali melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan para pengecer untuk memastikan penyaluran LPG 3 Kg benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
“Distribusi harus diperketat dan masyarakat lokal yang menjadi sasaran LPG bersubsidi harus menjadi prioritas,” demikian penekanan pemerintah dalam rapat tersebut.
Pemkab Bantaeng bersama Forkopimda dan seluruh pihak terkait akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM maupun LPG 3 Kg.
Koordinasi dengan Pertamina serta aparat penegak hukum juga akan dilakukan guna memastikan penyaluran berjalan tertib, merata dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat menjawab keluhan masyarakat, mengurangi antrean panjang di SPBU serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi LPG 3 Kg.
Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah menilai pengawasan di tingkat SPBU, agen hingga pengecer menjadi salah satu kunci agar ketersediaan energi bersubsidi tetap dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.
