Lebak,(tabloidpilarpost.com) – Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 di Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, menuai sorotan tajam publik. Program nasional yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat tersebut diduga dibarengi pungutan biaya di luar ketentuan resmi pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tabloid Pilar Post, peserta PTSL di Desa Mekarsari diduga dibebani pungutan sebesar Rp300.000 hingga Rp350.000 per bidang tanah. Nominal tersebut dinilai jauh melampaui batas biaya persiapan yang diatur pemerintah pusat.
Tak hanya soal pungutan, muncul pula dugaan penerbitan surat keterangan jual beli tidak sengketa bagi pemohon PTSL yang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tercatat atas nama pemilik lama. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius terkait prosedur administrasi, kewenangan pemerintah desa, serta potensi adanya pungutan tambahan yang dibebankan kepada masyarakat.
Dugaan tersebut dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa biaya persiapan PTSL yang dapat dibebankan kepada masyarakat dibatasi maksimal Rp150.000 per bidang tanah, dan tidak boleh melebihi ketentuan tanpa dasar hukum yang sah.
Apabila dugaan pungutan di luar ketentuan ini benar terjadi, maka berpotensi melanggar regulasi, mencederai prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Guna menjaga prinsip keberimbangan dan menjunjung hak jawab, awak media Tabloid Pilar Post telah mengajukan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Desa Mekarsari melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 4 Januari 2026.
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi mengajukan sejumlah pertanyaan krusial, antara lain:
- Kebenaran dugaan pungutan Rp300.000–Rp350.000 per bidang tanah
- Dasar hukum penetapan biaya di luar ketentuan SKB Tiga Menteri
- Rincian penggunaan dana yang dipungut dari masyarakat
- Mekanisme kesepakatan dan sosialisasi biaya kepada peserta PTSL
Achmad Khotib, Kepala Perwakilan (Kaperwil) Banten Tabloid Pilar Post, juga meminta penjelasan terkait dugaan penerbitan surat keterangan jual beli tidak sengketa bagi pemohon yang SPPT PBB-nya masih atas nama pemilik lama, termasuk dasar kewenangan pemerintah desa serta ada atau tidaknya pungutan tambahan dalam penerbitan surat tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Mekarsari belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi, bahkan disebut memblokir nomor kontak WhatsApp wartawan yang melakukan konfirmasi.
Sikap bungkam pemerintah desa tersebut justru menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program PTSL di wilayah tersebut. Padahal, keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pejabat publik memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, khususnya terkait program yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang bersih, setiap pungutan dalam pelaksanaan program negara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik sanksi administratif hingga sanksi pidana, apabila di kemudian hari terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Redaksi menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keseimbangan dan objektivitas pemberitaan.
