tabloidpilarpost.com | LEBAK – Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak menuai sorotan. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai kewajiban pembayaran biaya sebesar Rp8 juta untuk setiap desa.
Penarikan dana yang disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut mendapat kritik dari tokoh masyarakat Lebak, King Naga, selaku Ketua LSM GMBI Distrik Lebak. Ia menduga pungutan tersebut berpotensi menjadi praktik pungutan liar (pungli) yang dikemas melalui kegiatan Bimtek.
“Jika melihat pola dan nominal yang dipatok merata ke seluruh desa, patut diduga ini adalah praktik pungli yang berkedok Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KDMP,” tegas King Naga dalam keterangannya di Lebak, Kamis (19/11/2026).
Menurut King Naga, kewajiban pembayaran sebesar Rp8 juta per desa berpotensi membebani keuangan pemerintah desa. Terlebih, anggaran desa saat ini telah dialokasikan untuk berbagai program prioritas, termasuk pembangunan fisik gerai maupun gedung KDMP.
“Jangan sampai nota kesepahaman atau MoU dijadikan tameng untuk menguras anggaran desa. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan menyelidiki dasar hukum dan transparansi penggunaan dana Rp8 juta per desa ini,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang beredar melalui surat edaran, kegiatan pelatihan pengelolaan KDMP tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 23 November hingga 5 Desember 2026, bertempat di Hotel Grand Keisha, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Lebak juga dikabarkan mengeluhkan kewajiban pembayaran tersebut. Beberapa kepala desa mengaku berada dalam posisi sulit dan tidak memiliki keleluasaan untuk menolak, lantaran kegiatan tersebut telah disertai surat edaran serta pembahasan bersama jajaran instansi terkait di tingkat kabupaten.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan biaya, mekanisme pembebanan anggaran melalui APBDes, serta transparansi penggunaan dana yang dipungut dari setiap desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lebak maupun IKOPIN belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli yang disampaikan King Naga.
REDaksi MENEGASKAN HAK JAWAB
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan pemberitaan dan profesionalisme jurnalistik, TabloidPilarPost.com membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, pihak IKOPIN, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab atas informasi serta dugaan yang dimuat dalam pemberitaan ini.
Hak jawab diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2), serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Redaksi akan memuat hak jawab secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
PILAR POST
Menelusuri Fakta, Menguji Data, Mengawal Kebenaran.








