Malang, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Desa (Pemdes) Wonokerto bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembentukan dan penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD Masa Bakti 2027–2035.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Balai Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (19/11/2026), dan dihadiri langsung oleh Camat Bantur, Bayu Jatmiko, S.T.P.
Turut hadir Kepala Desa Wonokerto Termidi Kuswanto, Ketua BPD Wonokerto H. Sholeh Arifin beserta jajaran anggota, perangkat desa, pimpinan lembaga kemasyarakatan desa, di antaranya LPMD, PKK, dan Karang Taruna, serta para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dari empat dusun, yakni Krajan, Wonogiri, Gampingan, dan Gumukmojo.
Dalam sambutannya, Ketua BPD Wonokerto, H. Sholeh Arifin, menegaskan bahwa pembentukan panitia menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan proses pengisian anggota BPD berjalan transparan, independen, dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa masa bakti BPD periode mendatang berlangsung selama delapan tahun, yakni 2027 hingga 2035, sesuai ketentuan regulasi terbaru tentang desa.
“Masa bakti BPD periode mendatang akan berlangsung selama delapan tahun, yakni 2027 hingga 2035, sesuai amanat regulasi terbaru Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, panitia yang ditetapkan hari ini harus bekerja secara independen, netral, dan memastikan keterwakilan seluruh dusun serta kuota perempuan terpenuhi,” ujar H. Sholeh Arifin di hadapan peserta musyawarah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Wonokerto, Termidi Kuswanto, menyatakan bahwa Pemerintah Desa siap memfasilitasi kebutuhan administratif dan dukungan anggaran agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD dapat berjalan lancar.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam proses tersebut, termasuk tidak melibatkan kepala desa maupun anggota BPD aktif dalam struktur kepanitiaan.
Sementara itu, Camat Bantur, Bayu Jatmiko, S.T.P., mengapresiasi langkah Pemdes Wonokerto yang telah melaksanakan musyawarah pembentukan panitia. Ia berpesan agar panitia terpilih berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Malang dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, hingga proses pemilihan.
“Sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat adalah kunci pembangunan. Kami berharap tahapan pengisian BPD di Wonokerto berjalan kondusif sehingga melahirkan wakil-wakil masyarakat yang berintegritas dan mampu mengawal aspirasi warga delapan tahun ke depan,” tutur Camat Bantur.
Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan usulan nama-nama calon panitia dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat masing-masing dusun.
Melalui mekanisme musyawarah mufakat, forum akhirnya menyepakati susunan Panitia Pengisian Anggota BPD Masa Bakti 2027–2035 dengan Prijo Winarko, S.Pd., sebagai ketua.
Pembentukan panitia ini menjadi tahapan awal dalam proses pengisian anggota BPD Desa Wonokerto. Diharapkan seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan tertib, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi serta menyalurkan aspirasi warga.









