Malang, (tabloidpilarpost.com) – Ratusan petani dan warga Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera merealisasikan perbaikan dan pembangunan kembali Dam Sumber Bendo yang rusak parah akibat terjangan banjir. Infrastruktur pengairan yang menjadi tumpuan petani tersebut sebelumnya disebut dijanjikan masuk dalam rencana pembangunan Tahun Anggaran 2026. Namun, hingga November 2026, warga mengaku belum melihat adanya pekerjaan fisik di lokasi.
Kerusakan Dam Sumber Bendo berdampak terhadap pasokan air irigasi bagi lahan pertanian warga. Saat musim hujan, aliran sungai dikhawatirkan meluap tanpa kendali. Sementara ketika musim kemarau, petani kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengairi sawah.
Berdasarkan pantauan media Tabloid Pilar Post di lokasi pada Jumat (20/11/2026), kondisi dam yang berada di Dusun Sumberbendo, Desa Pringgodani, Kecamatan Bantur, tampak rusak berat. Kerusakan tersebut menyebabkan fungsi pengairan tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk untuk mengalirkan air ke lahan pertanian di Desa Bantur.
Menurut keterangan warga, lahan pertanian yang terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 150 hektare. Dam tersebut berada di wilayah perbatasan Desa Pringgodani dan Desa Bantur, dengan aliran sungai yang mengarah ke kawasan pertanian Desa Bantur.
Perwakilan petani Desa Bantur, Achmad, mengungkapkan kekecewaannya karena usulan perbaikan telah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum, tetapi belum terlihat tindak lanjut nyata.
Keluhan serupa disampaikan tokoh petani setempat, Sonhadji. Ia mengatakan para petani sangat bergantung pada keberadaan Dam Sumber Bendo untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
“Kami para petani sangat bergantung pada Dam Sumber Bendo. Sejak ambrol, saluran irigasi tidak berfungsi maksimal dan sawah kami terancam gagal tanam maupun gagal panen. Dulu sudah dijanjikan akan dibangun tahun 2026 ini, tetapi sampai bulan November belum ada tanda-tanda alat berat atau material turun ke lokasi. Kami menagih komitmen Bapak Bupati Malang dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air,” tegas Sonhadji.
Warga sekitar juga mengkhawatirkan kerusakan tanggul akan semakin meluas apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah Malang Selatan. Mereka menilai penanganan sementara menggunakan karung pasir tidak lagi memadai untuk menghadapi derasnya aliran air sungai.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Bantur, Nanang Kosim, menyatakan bahwa pemerintah desa telah berulang kali berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait di tingkat kabupaten.
“Pemerintah Desa Bantur sepenuhnya mendukung tuntutan para petani dan masyarakat. Dam Sumber Bendo ini merupakan urat nadi perekonomian warga kami yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Kami sudah menyampaikan data kerusakan dan luas lahan terdampak sejak jauh-jauh hari agar masuk prioritas anggaran tahun 2026. Besar harapan kami agar Bupati Malang dan Kepala Dinas PU SDA segera turun langsung dan merealisasikan pembangunannya sebelum kerusakan semakin parah,” ujar Nanang Kosim.
Ia menjelaskan, kerusakan dam tersebut telah berlangsung sejak 2019. Menurutnya, lokasi itu sudah beberapa kali disurvei dan usulan perbaikan telah disampaikan melalui berbagai jalur, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), forum diskusi kelompok (FGD), kegiatan reses, hingga forum organisasi perangkat daerah (OPD).
Aspirasi tersebut, lanjutnya, juga telah disampaikan dalam sejumlah kegiatan pemerintah daerah, termasuk kunjungan Bupati Malang melalui program Sambang Desa maupun Safari Salat Subuh Keliling (Suling). Namun, hingga kini pihak desa mengaku belum menerima tindak lanjut pembangunan dari Dinas PU Sumber Daya Air.
Hingga berita ini diterbitkan, para petani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Bantur masih berharap adanya kepastian jadwal pengerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang.
Apabila belum ada tindak lanjut konkret dalam waktu dekat, perwakilan petani berencana melayangkan surat audiensi resmi kepada Bupati Malang di Pendopo Kabupaten Malang maupun DPRD Kabupaten Malang guna meminta penjelasan mengenai kepastian realisasi pembangunan Dam Sumber Bendo.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka terkait status perencanaan, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan pembangunan agar persoalan irigasi yang berdampak pada kegiatan pertanian warga tidak terus berlarut-larut.
![]()









