Cimahi, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kota Cimahi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA), Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam diskusi malam bersama masyarakat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan berlangsung di Lapangan Voli Kampung Mekarsari, Kelurahan Padasuka.
Program PAWANG RONDA menjadi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdialog secara langsung, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan warga.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa pemimpin daerah harus proaktif mendatangi masyarakat dan tidak hanya menunggu aspirasi disampaikan melalui jalur formal.
Menurutnya, turun langsung ke tengah warga merupakan bagian penting untuk mengetahui persoalan secara nyata sekaligus mendengar keluhan masyarakat tanpa sekat.
“Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat, maka kami turun langsung mendengarkan keluh kesah warga,” tegas Ngatiyana.
Menurut Ngatiyana, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan di tingkat lingkungan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.
Dalam dialog tersebut, masyarakat RW 07 Padasuka menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah maraknya persoalan rumah indekos di sekitar kawasan kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).
Warga berharap keberadaan rumah kos dapat lebih tertata, terutama berkaitan dengan pendataan penduduk pendatang dan pengawasan terhadap kondisi lingkungan.
Persoalan tersebut kemudian mendapat respons langsung dari jajaran kepolisian.
Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen menginstruksikan jajaran terkait untuk memperketat pendataan penduduk pendatang secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan aparat mengetahui mobilitas penduduk sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan permukiman.
Bukan hanya rumah kos, suara kendaraan dengan knalpot brong juga menjadi keluhan warga.
Suara bising kendaraan, terutama pada malam hari, dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.
Menanggapi keluhan tersebut, kepolisian menyatakan akan menggencarkan razia dan penindakan terhadap kendaraan berknalpot bising.
Penertiban diharapkan tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi dapat menjadi langkah rutin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
Bagi warga, persoalan knalpot brong bukan sekadar masalah lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan lingkungan, khususnya pada malam hari.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan akurasi data kemiskinan.
Warga mengeluhkan adanya persoalan data yang dinilai dapat menghambat proses penyaluran bantuan sosial.
Data yang tidak akurat berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan justru tidak masuk dalam sasaran, sementara persoalan serupa juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan PAWANG RONDA kali ini turut dihadiri sejumlah pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Kajari Cimahi Neneng Rahmadini, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Fery Haryanta, serta Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, legislatif, kejaksaan, pengadilan dan kepolisian menunjukkan bahwa berbagai persoalan masyarakat membutuhkan penanganan lintas sektor.
Dialog langsung seperti PAWANG RONDA juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan tanpa harus menunggu masalah berkembang menjadi lebih besar.
Dari persoalan penduduk pendatang, rumah kos, knalpot brong hingga akurasi data kemiskinan, seluruhnya membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut yang terukur.
Program PAWANG RONDA menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah, Forkopimda dan masyarakat.
Namun, bagi warga, dialog tentu tidak berhenti pada penyampaian keluhan.
Aspirasi yang telah disampaikan membutuhkan tindak lanjut nyata.
Persoalan pendataan penduduk pendatang di kawasan kos, penertiban knalpot brong serta pembenahan data kemiskinan merupakan persoalan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, masyarakat tentu berharap hasil dialog tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan malam hari, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan di lapangan.
Dengan komunikasi dua arah dan keterlibatan aktif masyarakat, Pemkot Cimahi bersama Forkopimda diharapkan mampu memperkuat keamanan, ketertiban dan pelayanan publik hingga tingkat lingkungan.
PAWANG RONDA bukan sekadar turun dan mendengar. Tantangannya adalah memastikan setiap keluhan warga benar-benar mendapat jawaban dan penyelesaian.
