Malang, (tabloidpilarpost.com) – Polemik dugaan perubahan status pinjaman uang menjadi transaksi jual beli tanah melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 326/2015 terus memanas dan menjadi perhatian publik di Kabupaten Malang.
Kasus yang melibatkan Yulis Nurhayati dengan pihak Koperasi Rukun Sentosa itu kini memasuki babak baru setelah Camat Pagelaran, Elin Vikawati, memberikan tanggapan melalui pesan singkat kepada awak media.
Dalam keterangannya, Camat Pagelaran menyebut AJB Nomor 326/2015 telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5344 K/Pdt/2024, Rabu (20/05/2026).
“Terkait dengan yang panjenengan pertanyakan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5344K/Pdt/2024 dengan bunyi amar putusan nomor 2 bahwa AJB Nomor 326/2015 adalah sah menurut hukum,” tulis Elin Vikawati melalui pesan singkat kepada awak media.
Namun hingga kini, pihak kecamatan belum memperlihatkan secara utuh salinan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada publik maupun pihak yang mempertanyakan keabsahan AJB dimaksud.
Pernyataan Camat Pagelaran tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Publik menilai pemerintah kecamatan seharusnya membuka dokumen putusan secara lengkap agar tidak menimbulkan multitafsir.
“Kalau memang putusan MA menyatakan AJB itu sah, seharusnya ditunjukkan secara lengkap isi putusannya, bukan hanya potongan amar putusan,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Sorotan publik juga mengarah pada substansi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, termasuk apakah majelis hakim turut memeriksa dugaan keberatan terkait tanda tangan, proses administrasi, maupun status awal objek yang disebut sebagai jaminan pinjaman.
Sebelumnya, kuasa hukum Yulis Nurhayati, Hendri Sumarto SE, SH, MH atau yang akrab disapa Pak Kobra, menegaskan kliennya tidak pernah merasa menjual rumah dan tanah miliknya.
Ia juga menyebut Yulis tidak pernah hadir maupun menandatangani AJB sebagaimana tercantum dalam dokumen AJB Nomor 326/2015.
“Klien kami pinjam uang dengan jaminan APHB, tahu-tahu berubah menjadi AJB. Rumah senilai sekitar Rp1 miliar disebut hanya dihargai Rp17 juta. Itu sangat janggal,” ujar Hendri Sumarto.
Menurutnya, meski terdapat putusan pengadilan, pihaknya tetap mempertanyakan proses administrasi dan mekanisme lahirnya AJB tersebut.
Publik meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum membuka seluruh proses administrasi secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Pagelaran belum memperlihatkan salinan lengkap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5344 K/Pdt/2024 yang disebut menjadi dasar sahnya AJB Nomor 326/2015.
Masyarakat kini menunggu keterbukaan seluruh dokumen dan penjelasan resmi dari pihak terkait agar polemik yang berkembang tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah publik.
