Malang, (tabloidpilarpost.com) – Polemik dugaan perubahan status pinjaman uang menjadi transaksi jual beli tanah kembali mengguncang Kabupaten Malang. Kasus yang menyeret nama Yulis Nurhayati dengan pihak Koperasi Rukun Sentosa kini menjadi perhatian publik setelah rumah dan tanah miliknya terancam dieksekusi, meski Yulis mengaku tidak pernah menjual aset tersebut maupun menandatangani Akta Jual Beli (AJB) yang dijadikan dasar kepemilikan.
Persoalan bermula sekitar tahun 2013 ketika Yulis Nurhayati mengajukan pinjaman uang dengan jaminan dokumen pertanahan berupa APHB. Nilai pinjaman yang awalnya disebut sebesar Rp20 juta kemudian meningkat menjadi Rp60 juta pada tahun 2014 hingga berbunga mencapai Rp160 juta pada tahun 2015. Namun beberapa tahun kemudian, Yulis mengaku terkejut saat mengetahui rumah dan tanah miliknya di Jalan KH Agus Salim Nomor 87, Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, disebut telah beralih atas nama Hj. Liani melalui AJB Nomor 326/2015.
Kuasa hukum Yulis Nurhayati, Hendri Sumarto SE, SH, MH atau yang dikenal dengan sapaan Pak Kobra, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam proses penerbitan AJB tersebut. Menurutnya, kliennya tidak pernah hadir di Kecamatan Pagelaran maupun memberikan persetujuan penjualan rumah dan tanah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1 miliar itu.
“Klien kami pinjam uang dengan jaminan APHB, tahu-tahu berubah menjadi AJB. Rumah senilai sekitar Rp1 miliar disebut hanya dihargai Rp17 juta. Itu sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Hendri Sumarto.
Dalam dokumen AJB Nomor 326/2015 yang diperlihatkan saat persidangan, tercantum nama Yulis Nurhayati sebagai penjual dan Liani sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp17 juta. Dokumen tersebut juga memuat tanda tangan sejumlah pihak, termasuk Kepala Desa Clumprit saat itu, Carik Desa, serta PPATS Kecamatan Pagelaran yang kala itu dijabat Camat Pagelaran.
Namun pihak Yulis membantah keabsahan proses tersebut dan mempertanyakan seluruh mekanisme administrasi hingga persetujuan para pihak dalam penerbitan AJB tersebut. Bahkan, menurut kuasa hukum, saat diminta menunjukkan AJB asli menjelang rencana eksekusi rumah oleh Pengadilan Negeri Panjen, pihak lawan hanya memperlihatkan salinan atau fotokopi AJB dengan sampul abu-abu.
“Kalau memang AJB itu asli dan sah, seharusnya diperlihatkan dokumen aslinya, bukan hanya fotokopi,” ujar Hendri.
Kasus ini semakin memanas setelah Yulis Nurhayati resmi mengajukan permohonan pemblokiran AJB ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, Kecamatan Pagelaran, serta Pemerintah Desa Clumprit pada 25 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum atas objek tanah dan bangunan yang masih disengketakan.
Selain mempersoalkan keabsahan AJB, kuasa hukum Yulis juga menyoroti lambannya penanganan laporan yang telah berjalan hampir satu tahun. Hingga kini, pihaknya mengaku belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen dan perubahan APHB menjadi AJB tanpa persetujuan pemilik.
Pihak keluarga bahkan mengungkap adanya pernyataan yang disebut pernah disampaikan oleh penyidik Unit 1 Haris kepada kuasa hukum Yulis.
“Penyidik pernah mengatakan bahwa Yulis tidak akan menang karena pihak lawan memiliki bukti AJB,” ungkap sumber dari pihak keluarga.
Pernyataan tersebut memicu sorotan publik terkait profesionalitas penanganan perkara, terlebih hingga kini belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen.
Di sisi lain, Camat Pagelaran Elin Vikawati melalui pesan singkat kepada awak media menyebut AJB Nomor 326/2015 telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5344 K/Pdt/2024. Namun hingga kini, salinan lengkap putusan tersebut belum diperlihatkan secara terbuka kepada publik maupun pihak yang mempertanyakan keabsahan AJB tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Publik mendesak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga aparat penegak hukum untuk membuka seluruh proses administrasi dan dokumen terkait secara transparan demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas lantaran menyangkut dugaan perubahan status jaminan pinjaman menjadi transaksi jual beli tanah, keabsahan dokumen pertanahan, hingga perlindungan hak kepemilikan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koperasi Rukun Sentosa maupun pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan hak kepemilikan rumah dan tanah milik Yulis Nurhayati.
Pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
