Jakarta,(TabloidPilarPost.com) –Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus memperkuat kelembagaan Badan Geospasial Nasional (BGN) dalam rangka mendukung implementasi Program Mal Pelayanan Publik Berbasis Geospasial (MBG). Upaya ini dilakukan guna mendorong pelayanan publik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB, Dr. Haryono Suryo, mengatakan penguatan BGN merupakan langkah strategis untuk memastikan data dan peta geospasial digunakan secara optimal dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
“Program MBG ini bukan sekadar digitalisasi peta, tetapi transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis lokasi yang presisi. BGN berperan penting dalam memastikan semua instansi pemerintah memiliki acuan geospasial yang sama,” ujar Haryono dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29/10/2025).
Ia menambahkan, selama ini tumpang tindih data dan perbedaan basis peta antar-instansi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program nasional, terutama dalam bidang pertanahan, infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang. Dengan penguatan kelembagaan BGN, KemenPANRB berharap koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih efektif.
Program Mal Berbasis Geospasial (MBG) sendiri merupakan inovasi pemerintah untuk menghadirkan pusat pelayanan publik terpadu yang memanfaatkan sistem informasi geospasial. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih cepat dan akurat berdasarkan lokasi.
“KemenPANRB mendorong agar setiap pemerintah daerah dapat mengintegrasikan sistem geospasial dalam pelayanan publiknya. Dengan begitu, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan,” tambah Haryono.
Selain itu, KemenPANRB juga tengah menyiapkan regulasi pendukung dan peningkatan kapasitas SDM di daerah agar penerapan MBG berjalan optimal. Kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian penting dalam tahapan ini.
“Kunci dari MBG adalah kolaborasi. Tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam membangun ekosistem data geospasial yang komprehensif,” tegas Haryono.
Langkah penguatan BGN diharapkan dapat menjadi fondasi menuju pemerintahan digital yang inklusif dan berbasis data spasial, sejalan dengan visi reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan oleh KemenPANRB.
Editor: Senoaji
