Cimahi, (tabloidpilarpost.com) — Di tengah padatnya aktivitas bisnisnya, pengusaha nasional H. Makhfud Solaiman menyempatkan diri untuk berbagi pandangan dengan para awak media. Jumpa pers tersebut digelar pada Kamis (9/10/2025) di kantor CV Ebod Jaya, Jl. Raya Nanjung, Cimahi Selatan.
H. Makhfud Solaiman, yang dikenal sebagai pengusaha di bidang pakan ternak dan perlengkapan burung melalui perusahaannya CV Ebod Jaya, mengulas tajam tentang arah pembangunan Indonesia dan pentingnya kemandirian bangsa.
Menurut sosok yang dikenal dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kemajuan negara berawal dari pemimpin yang memahami persoalan dan memiliki solusi nyata.
“Mengelola negara itu sederhana, asal tahu masalah dan tahu cara menyelesaikannya,” ujarnya dalam perbincangan santai.
Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB tersebut menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan dan kemandirian nasional, khususnya di bidang pangan dan teknologi. Ia menilai dua aspek itu merupakan pondasi utama agar Indonesia tidak mudah diguncang oleh pengaruh luar.
“Negara tidak akan bisa maju jika tidak mandiri dalam pangan dan teknologi. Lihat saja, bahan baku tahu-tempe kita masih impor. Itu karena kualitas produk kita belum maksimal dan teknologi belum dioptimalkan,” jelasnya.
Makhfud berpendapat bahwa swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah cukup serius membangun sentra pangan dan menggandeng lembaga riset seperti IPB untuk mengembangkan teknologi pertanian yang efisien.
“Masalahnya, impor sering kali menguntungkan segelintir pihak, sementara produk lokal kalah bersaing. Padahal, dengan sentuhan teknologi, petani kita bisa unggul. Kita harus menciptakan teknologi, bukan hanya menjadi penikmatnya,” tegasnya.
Selain itu, Makhfud juga menyoroti fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai lebih dari 400 perusahaan. Menurutnya, BUMN seharusnya diberdayakan untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan menjadi pesaing bagi sektor swasta.
“BUMN itu harus jadi tulang punggung ekonomi negara, bukan pesaing bagi pengusaha kecil. Jangan cuma duduk dan menunggu gaji,” sindirnya.
Tak hanya itu, Makhfud menyoroti persoalan pemerataan penduduk. Ia menilai kepadatan di Pulau Jawa dapat diurai jika pemerintah berani memindahkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ke luar Jawa.
“Buat masyarakat mau pindah dengan sendirinya. Misalnya, pindahkan IPDN atau pusdiklat TNI ke Kalimantan. Dengan begitu, pertumbuhan akan lebih merata,” pungkasnya.
