Malang,(tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui program transparansi dan kemudahan layanan pertanahan.
Kementerian ATR/BPN RI bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dengan jargon “Melayani, Profesional, dan Terpercaya”, bekerja sama dengan Forkopincam Bantur menggelar penyuluhan ILASPP (Integrated Land Administration and Spatial Planning Project atau Proyek Integrasi Penataan Ruang dan Administrasi Pertanahan). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (08/09/2025) pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Acara dihadiri Kades Bantur Nanang Kosim, Ketua BPD, Camat Bantur Bayu Jatmiko, S.STP, perwakilan Polres Malang Wahyudin (penyidik Unit 1), perwakilan Kejaksaan, Syafiq dari Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, serta para ketua RT/RW setempat.
Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari Kades Bantur Nanang Kosim, dilanjutkan Camat Bantur, kemudian sambutan dari perwakilan Polres Malang, Kejaksaan, dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.
Usai acara, Kades Bantur Nanang Kosim menyampaikan harapannya agar masyarakat mendukung penuh program ini.
“Hari ini BPN melakukan sosialisasi pemetaan. Kami berharap masyarakat bisa membantu, karena manfaatnya adalah warga bisa mendapatkan peta bidang atau NIB dari BPN. Itu merupakan cikal bakal untuk pengajuan sertifikat. Jadi kami harap masyarakat mendukung program ILASPP ini,” ujarnya.
Sementara itu, Syafiq dari Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program skala dunia.
“Program ini merupakan kolaborasi antara BPN, pemerintah desa, dan pihak lain dalam rangka integrasi tata ruang di wilayah Bantur. Warga nantinya akan mendapatkan peta bidang, yang bisa menjadi dasar atau alat bantu untuk pengurusan sertifikat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proyek strategis ini bertujuan mengintegrasikan penataan ruang dan administrasi pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan keamanan kepemilikan tanah serta perbaikan sistem administrasi pertanahan.
