Serang, (tabloidpilarpost.com), Beredar sebuah tayangan video penolakan Banten pulih oleh Plt. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten di akun media sosial tiktok milik @Banten.info
Dalam video tersebut Plt. Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Ahmad Jayani menyampaikan penolakan terhadap gagasan Banten pulih karna dinilai hanya untuk mengaburkan proses hukum pagar laut.
Bismillahirrahmanirrahim
Asalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Saya Ahmad Jayani Ketua Plt DPD KNPI Provinsi Banten beserta jajaran dengan tegas menolak keras kegiatan Banten pulih yang akan diselenggarakan 10 Mei 2025. Sekali kami memolak keras kegiatan yang akan diselenggarakan 10 Mei 2025. Karena kami menduga kegiatan tersebut hanya untuk mengaburkan proses hukum kasus pagar laut. Tolak Banten pulih usut tuntas pagar laut ” Ucap Ahmad Jayani dalam tayangan video yang berdurasi lima puluh detik tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris umum Forum Warga Bersatu Banten (Forwatu Banten) Aris Riswanto, S.Kom., menilai pernyataan ketua Plt. Ketua DPD KNPI Provinsi Banten telah gagal paham.
Menurut Aris, kegiatan Banten pulih merupakan gagasan yang dibuat untuk Pemulihan konflik di banten dalam pro kontra soal Investasi PIK 2 yang di kembangkan oleh PT. Agung Sedayu Group dan Salim Group di Banten.
” Saya menyayangkan pernyataan sikap Plt ketua KNPI Banten yang menolak acara Banten pulih tanpa mendasar dan tanpa tau tujuan Banten pulih apa ? harusnya, sebelum membuat pernyataan di media sosial pelajari dahulu apa itu Banten pulih ” Ungkap Aris.
Aris menegaskan,kegiatan Banten pulih digagas bukan untuk mengalihkan issu soal kasus pagar laut melainkan untuk mengedukasikan kepada masyarakat Banten tentang manfaat dan pentingnya investasi.
” jangan asal bicara di media karena pernyataan itu akan menyesatkan pikiran masyarakat saya berharap Jayani agar terlebih dahulu bertabayun ketika perbedaan pandangan dirasa mengharuskan membuat pernyataan sikap maka silahkan itu hak teman-teman tapi dengan alasan yang jelas ” Tegas Aris
“Jika soal pagar laut ada kesalahan atau melanggar hukum kami setuju oknumnya di proses secara hukum yang berlaku mari kita bersama-sama kawal jika memang ada oknum yang melanggar hukum ” Tutupnya.
